BALIGE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rapat Koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Simalungun di Ballroom Hotel Labersa, Balige, Kamis (14/10/2021).

Bupati Toba Poltak Sitorus, menyampaikan dukungan atas pelaksanaan kegiatan, dengan harapan melalui kegiatan itu upaya pemberantasan korupsi akan maksimal dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di kabupaten akan semakin baik dan semakin memperkuat dan memperbaiki tata kelola Pemerintahan Daerah.

"Kami berkomitmen akan terus menerus melakukan perbaikan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi sesuai dengan rencana aksi yang dicanangkan oleh KPK,"katanya.

Wagubsu H. Musa Rajekshah, dalam sambutannya mengapresiasi pimpinan KPK atas perhatian yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

"Kembali kami mendapat pembinaan dari KPK RI melalui rapat koordinasi terintegrasi di kabupaten dalam upaya pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan,”ucapnya.

KPK terus mendorong perbaikan sistem pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah mendapat dukungan dari Pemprovsu kegiatan, dengan harapan menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah dapat melaksanakan apa yang sudah disampaikan tim KPK.

Direktur Korsup Wilayah I KPK, Brigjen (Pol) Didik Agung Widjanarko, menjelaskan fungsi dan tugas serta kewenangan KPK. Selanjutnya penandatanganan komitmen bersama pencegahan korupsi terintegrasi Pemda Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, dan Simalungun dengan KPK, kemudian dilanjutkan serah terima sertifikasi aset Pemda yang terbit tahun 2021.

Tampak hadir mengikuti rapat, Ketua Satgas Pencegahan KPK Maruli Tua, Bupati Samosir Vandiko T Gultom, Bupati Taput Nikson Nababan, Bupati Simalungun Radiapoh H Sinaga, Wakil Bupati Humbahas Oloan Nababan.

Penulis : Desi