KOTA BEKASI – Dinamika kebijakan layanan kesehatan tengah menjadi perhatian publik. Di Kota Depok, program Universal Health Coverage (UHC) baru-baru ini diubah atau dihentikan, sehingga layanan kesehatan tidak lagi otomatis gratis hanya dengan menunjukkan KTP. Perubahan ini memicu protes warga karena dianggap membatasi akses terhadap layanan kesehatan.

Berbeda dengan Depok, Pemerintah Kota Bekasi hingga kini tetap konsisten menjalankan skema UHC. Program ini memungkinkan warga mendapatkan layanan kesehatan cukup dengan KTP atau NIK, tanpa dipersulit urusan administrasi.

Wali Kota Bekasi, Tri AdhiantoBekasi Jaga UHC, Layanan Kesehatan Tetap Gratis menegaskan bahwa masyarakat tetap dilayani di fasilitas kesehatan, bahkan bagi mereka yang kepesertaan BPJS-nya belum aktif dapat langsung difasilitasi di lapangan.

“Prinsip kami sederhana: ketika orang sakit, jangan ditanya dulu administrasinya. Yang utama adalah ditangani,” ujar Tri Adhianto, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, keberhasilan sebuah kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari rasa tenang warganya ketika menghadapi kebutuhan paling mendasar, termasuk saat sakit.

Komitmen tersebut tercermin dari capaian sebelumnya, di mana Kota Bekasi menerima penghargaan UHC dari Kementerian Kesehatan atas keberhasilan memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

“Meskipun terdapat tantangan dan tekanan anggaran, pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Tri juga menekankan bahwa layanan kesehatan di Kota Bekasi tidak dibatasi secara kaku oleh domisili administratif. Warga dengan KTP luar Bekasi tetap dapat dilayani, terutama dalam kondisi darurat atau kebutuhan medis yang tidak bisa ditunda.

“Saya perintahkan RSUD di Kota Bekasi untuk tidak tebang pilih dalam menangani pasien. Banyak warga luar kota yang berobat di RSUD Bekasi dan mengaku puas,” tutupnya. (Yud).