KOTA BEKASI – Perhatian Pemerintah Kota Bekasi terhadap penyandang disabilitas dinilai masih minim. Keterbatasan fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan membuat kelompok disabilitas kesulitan memperoleh penghasilan layak setelah lulus sekolah.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil, mendesak agar pemerintah membentuk lembaga pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas, Sabtu (14/2/2026).

"Usulannya agar dibuat lembaga-lembaga pelatihan, sehingga teman-teman disabilitas bisa mendapatkan skill untuk menopang kehidupan mereka," ujar Kamil.

Kamil menyoroti terbatasnya fasilitas pendidikan khusus di Kota Bekasi. Saat ini, hanya terdapat satu Sekolah Luar Biasa (SLB) yang harus melayani ribuan penyandang disabilitas.

Ia menambahkan, meski aturan tentang kuota tenaga kerja disabilitas di perusahaan sudah ada, kenyataannya banyak perusahaan belum mempekerjakan mereka.

Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pelatihan keterampilan yang membuat penyandang disabilitas belum siap kerja.

"Kurang pelatihan sehingga banyak perusahaan yang belum menggunakan tenaga kerja dari kelompok disabilitas," katanya.

Sebagai solusi, Kamil mendorong pembentukan ruang-ruang pelatihan dengan keterampilan sederhana namun aplikatif, seperti menjahit, berkebun, atau keterampilan lain yang sesuai dengan kemampuan mereka.

"Pelatihan yang simple tapi bisa dilakukan oleh mereka, sehingga setelah sekolah mereka punya skill yang bisa dijual untuk mendapatkan penghasilan," jelasnya.

Kamil mengakui belum mengetahui secara pasti jumlah penyandang disabilitas di Kota Bekasi. Namun ia menegaskan, kelompok ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

"Kalau mereka tidak terperhatikan, sangat kasihan. Apalagi lingkungan kita juga belum banyak mendukung kaum disabilitas," ungkapnya.

Aspirasi Lain dari Warga

Dalam reses yang sama, Kamil juga menerima aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, saluran air, dan gapura. Persoalan sampah turut menjadi keluhan warga yang memerlukan perhatian serius.

Kamil berharap, Peraturan Daerah (Perda) tentang sampah yang baru saja disahkan dapat memperbaiki penanganan sampah di Kota Bekasi, terutama melalui pemilahan sejak dari sumber.

"Pemilahan sampah di hulunya, jadi di rumah tangga, di lingkungan RT dan RW bisa dipilah dulu. Sehingga beban sampah yang menuju ke Sumur Batu semakin berkurang," paparnya.

Tata Ruang dan Infrastruktur

Terkait infrastruktur, Kamil menyoroti banyaknya jalan berlubang dan banjir di Bekasi Utara. Menurutnya, Pemkot Bekasi harus menyusun grand design tata ruang kota agar pembangunan tidak bersifat tambal sulam.

"Jangan sampai kita benerin di sebelah sini, ternyata tetangganya banjir. Grand design tata ruang dan tata kota Bekasi harus segera di-launching," pungkas Kamil. (ADV).