KOTA BEKASI - Menyikapi soal Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota, Tri Adhianto yang mencoba keberuntungan dengan mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi, Ketua Komisi I DPRD, Faisal mengatakan harus dilakukan kajian kembali mengenai dana hibah yang diperuntukan untuk organisasi tersebut, Jumat (10/2/2023).

"Jabatan kepala daerah jangan sampai menyentuh ataupun menjabat pada wilayah struktural yang biayanya berasal dari APBD Kota Bekasi. Pemberi hibah Wali Kota penerima hibah Ketua KONI, dia yang memberikan hibah dia juga nanti yang menerima hibah jika terpilih,"cetusnya.

Lebih lanjut, pria asal Fraksi Golkar Persatuan itu menuding bahwa kepala daerah yang mencoba lakukan rangkap jabatan dengan menempati struktural tertentu, kental dugaan akan munculnya kolusi ditubuh KONI kedepan.

BACA JUGA : Plt. Wali Kota Bekasi Ikut Pencalonan Ketua Umum KONI Kota Bekasi

"Jika kepala daerah merangkap menjabat yang pendanaannya berasal dari APBD, Maka dugaan kolusi pada tubuh KONI akan timbul nantinya. Maka, DPRD untuk kedepannya tidak bisa menyetujui pengajuan-pengajuan anggaran untuk KONI. Kalau mereka butuh anggaran ya cari kerjasama saja dengan pihak lain, tidak mengharapkan dari APBD,"katanya kepada palapapos.co.id.

Ia pun mengungkapkan, jika Tri Adhianto terpilih menjadi Ketua Umum KONI, sebaiknya melepas jabatan sebagai Pelaksan Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi.

"Seharusnya Ptl.Wali Kota Bekasi fokus saja pada sisa masa jabatan. Masyarakat masih banyak yg belum puas atas kinerja Tri Adhianto sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi,"tukasnya.

Penulis : Yudha