KOTA BEKASI – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa efisiensi anggaran daerah adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dana hasil efisiensi, menurutnya, seharusnya dialihkan untuk program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. 

Namun, di Kota Bekasi pesan tersebut seolah diabaikan. Bukti nyata terlihat dari pembangunan sebuah gapura bernilai hampir Rp1 miliar di Perumahan Dukuh Zamrud, Kecamatan Mustikajaya. Proyek yang menguras APBD ini menimbulkan tanda tanya besar: untuk siapa sebenarnya gapura ini dibangun?

Pembangunan tersebut diduga berasal dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Amanat Nasional (PAN), Agus Rohadi. Ironisnya, pokir yang seharusnya menjadi saluran aspirasi rakyat justru diarahkan pada proyek yang minim manfaat nyata. Padahal, kebutuhan mendesak masyarakat jelas: pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang memadai, hingga dukungan bagi UMKM yang sedang berjuang.

Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP mencatat proyek ini berada di bawah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi dengan Nomor Kode RUP 59475756. Nilai pagu anggaran: Rp997.450.000 dari APBD Tahun Anggaran 2025. Deskripsi resmi: pembangunan Gapura Utama Perumahan Dukuh Zamrud. 

Namun, warga menilai proyek ini jauh dari kata bermanfaat. Pembangunan gapura bernilai fantastis ini bukan sekadar soal estetika, melainkan cerminan bagaimana aspirasi rakyat bisa diselewengkan menjadi proyek mercusuar. Ketika rakyat menuntut kebutuhan dasar, yang diberikan justru simbol kosong. 

“Masih banyak jalan rusak, infrastruktur yang tidak layak, tapi justru dibangun gapura yang manfaatnya tidak jelas. Ini pemborosan anggaran,” tegas seorang warga yang enggan disebutkan namanya. (Yud).