Dirut RSUD CAM Kota Bekasi Terancam Dicopot, Komisi IV Sebut Banyak Temuan
KOTA BEKASI – Komisi IV DPRD Kota Bekasi menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di lingkungan RSUD Chasbullah Abdulmadjid (CAM) Kota Bekasi, Selasa (17/11/2026).
Berbagai aduan yang diterima dewan, mulai dari dugaan tekanan terhadap tenaga kesehatan (nakes), pemotongan remunerasi pegawai, hingga laporan dugaan kerugian negara, menjadi dasar digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen rumah sakit tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, mengatakan RDP dilakukan untuk menindaklanjuti sedikitnya enam laporan yang masuk ke DPRD terkait kondisi internal RSUD Chasbullah Abdulmadjid (CAM) Kota Bekasi.
Menurut dia, salah satu aduan yang menjadi perhatian serius ialah dugaan adanya tindakan yang memberikan tekanan kepada tenaga kesehatan, baik secara verbal maupun fisik. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi psikologis pegawai dan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Kami menerima aduan dari pegawai dan tenaga kesehatan terkait dugaan adanya tekanan secara verbal maupun fisik. Hal ini tentu berdampak pada kondisi psikologis mereka sehingga berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat," ujar Ahmadi.
Selain persoalan tersebut, Komisi IV juga menerima laporan terkait dugaan kerugian negara yang telah dilaporkan masyarakat kepada aparat penegak hukum dan lembaga pengawas.
Laporan itu disebut berkaitan dengan pengelolaan pembelian obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) di RSUD Chasbullah Abdulmadjid (CAM) Kota Bekasi.
Ahmadi menilai banyaknya aduan dan temuan yang mencuat menunjukkan perlunya evaluasi terhadap tata kelola serta kepemimpinan rumah sakit.
"Kalau banyak temuan dan laporan yang muncul, berarti ada persoalan yang harus dibenahi. Karena itu kami melakukan RDP agar semuanya bisa dibuka secara terang-benderang dan mendapatkan penjelasan yang jelas," katanya.
Ia secara khusus menyoroti kepemimpinan Direktur Utama RSUD Chasbullah Abdulmadjid (CAM) Kota Bekasi, Niken. Menurut Ahmadi, berbagai persoalan yang mencuat saat ini tidak bisa dilepaskan dari aspek manajerial dan kepemimpinan.
"Kalau aduan dan temuan terus bermunculan, tentunya ini menjadi indikator bahwa ada masalah dalam tata kelola dan kepemimpinan yang perlu dievaluasi secara serius," ujarnya.
Secara pribadi, Ahmadi bahkan mendorong agar Komisi IV DPRD Kota Bekasi merekomendasikan pergantian Direktur Utama RSUD Chasbullah Abdulmadjid (CAM) Kota Bekasi.
Langkah tersebut dinilai penting agar proses pemeriksaan oleh Inspektorat maupun lembaga pemeriksa lainnya dapat berjalan lebih objektif.
"Saya pribadi mendorong adanya pergantian atau pencopotan direktur utama. Tujuannya agar proses pemeriksaan dan pendalaman yang dilakukan pihak terkait bisa berlangsung lebih terbuka dan objektif," tegasnya.
Meski demikian, Ahmadi menjelaskan bahwa rekomendasi resmi dari Komisi IV masih harus melalui mekanisme kelembagaan DPRD. Hasil pembahasan akan disampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan DPRD sebelum diteruskan kepada pihak terkait.
Dalam RDP tersebut, Komisi IV juga menyoroti kebijakan pemotongan remunerasi yang dialami pegawai dan tenaga kesehatan. Ahmadi mengingatkan agar manajemen RSUD tidak mengambil kebijakan yang justru membebani sekitar 1.700 pegawai yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan.
Menurut dia, DPRD sebelumnya telah mengingatkan agar tidak terjadi pemotongan penghasilan yang dapat memengaruhi motivasi kerja pegawai dan tenaga kesehatan.
"Ketika pendapatan pegawai berkurang, tentu akan memengaruhi kondisi psikologis dan semangat kerja mereka. Pada akhirnya yang terdampak adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Ahmadi menilai, apabila rumah sakit menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, manajemen seharusnya mencari solusi lain tanpa mengorbankan kesejahteraan tenaga kesehatan maupun pegawai.
"Pemimpin harus mampu menghadirkan solusi ketika ada efisiensi. Jangan sampai langkah yang diambil justru mengorbankan tenaga kesehatan dan pegawai yang menjadi ujung tombak pelayanan di rumah sakit," pungkasnya. (Yud).