KOTA BEKASI - Anggota Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi saat ini sudah ditetapkan sebesar Rp 6,8 triliun.

Adapun alokasi terbesar diarahkan ke tiga sektor prioritas, yakni seperti pendidikan sebesar Rp1,8 triliun, kesehatan Rp1 triliun, serta infrastruktur Rp 600 miliar, Rabu (19/11/2025).

“Pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor yang selalu menjadi perhatian utama. Sementara itu, pembangunan infrastruktur juga penting untuk mempercepat pemerataan layanan publik di seluruh wilayah kota,” ungkapnya.

Selain itu dari total tersebut, Rp 4,1 triliun berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi, sementara sisanya bersumber dari transfer pemerintah pusat dan provinsi.

“Perencanaan yang baik harus diikuti pelaksanaan yang disiplin dan transparan. Kami ingin setiap rupiah dari APBD bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.

Sebagai tindaklanjut, DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi menargetkan finalisasi APBD 2026 pada 30 November 2025. Kedua lembaga juga berkomitmen memperkuat sistem pengawasan agar setiap program pembangunan dapat berjalan akuntabel, efisien, dan tepat sasaran.

“Kunci utamanya adalah transparansi dan akuntabilitas. Kami mendorong seluruh organisasi perangkat daerah untuk terbuka dalam pelaporan dan siap diaudit demi tercapainya pembangunan yang berkeadilan,” pungkas Bambang. (ADV).