BEKASI - Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati dicecar para anggota Legislatif pada sidang sidang paripurna perdana di Tahun 2020, di gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (6/1/2020).

Sekda Reny Hendrawati dicecar anggota DPRD Kota Bekasi karena Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang diharapkan hadir justru sama sekali tidak hadir.

Keadaan paripurna semakin memanas manakala kursi diperuntukkan bagi pejabat eselon 2 turut kosong mengikuti ketidakhadiran pimpinannya.

Beberapa anggota Dewan sempat melontarkan ucapan kekecewaan dalam paripurna beragendakan Penyampaian Pidato Pimpinan terkait Pembukaan Sidang Awal Tahun DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020.

"Ini sidang awal, seyogyanya Pak Wali dan Pak Wakil hadir bersama dalam rapat paripurna ini. Kita semua sedang mengalami bencana, mari kita samakan persepsi agar adanya perbaikan tata pemerintahan ke depan yang semakin baik," tegas anggota Fraksi Gerindra, Ibnu Hajar Tanjung.

Hal sama diucapkan politisi Partai Demokrat, Abdul Rozak. Ia menilai ketidakhadiran kepala daerah sama saja dengan tidak menghargai anggota DPRD Kota Bekasi.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Nicodemus Godjang menyinggung bencana banjir yang terjadi akibat ketidaksiapan Eksekutif dalam mengantisipasinya. Menurut dia, pemerintah gagap manakala banjir menerjang Kota Bekasi tanpa adanya persiapan matang.

"Banyak warga yang butuh perahu karet untuk evakuasi. Tetapi kenyataannya, pemerintah tidak sanggup. Seharusnya setiap RW disediakan 2 perahu karet untuk mengatasi masalah pada saat banjir," katanya.

Musibah banjir yang menjadi pokok bahasan dalam rapat tersebut, juga dieluhkan partai pengusung pasangan Pepen-Tri.

Anggota Fraksi Golkar, Yogi Kurniawan mengakui dirinya gagap saat bencana banjir melanda. Yogi membeberkan, dirinya tidak sanggup memenuhi permintaan konstituen membutuhkan perahu karet atau tindakan lain yang memerlukan pembiayaan.

"Lingkungan tempat saya tinggal menjadi langganan banjir sejak lama. Namun belum ada perbaikan hingga kini. Saya bertanya pimpinan, apakah kita sebagai anggota Dewan memiliki wewenang prioritas untuk mengusulkan anggaran darurat? Jika menggunakan dana pribadi, saya tidak akan sanggup untuk memenuhi permintaan masyarakat," kata Yogi.

Menanggapi itu, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati mengakui wilayah Kota Bekasi rawan banjir dan kerap menjadi kantong-kantong air, sehingga pada saat curah hujan turun secara terus menerus, Kota Bekasi tidak bisa menghindarinya.

Mengenai ketersediaan perahu karet, dikatakannya BPBD Kota Bekasi baru memiliki 7 unit, untuk tanggap darurat.

"Kita hanya punya 7 perahu pada saat air datang. Tetapi kita berkoordinasi dengan Polres dan Dandim serta BNPB, sehingga ada perahu karet bantuan sebanyak 5 unit," kata Reny.

Dia berharap, kedepannya Pemerintah Kota Bekasi akan lebih siap dalam menghadapi bencana alam banjir.

"Kita bersama harus memperhatikan hal-hal tersebut, mudah-mudahan tidak terulang lagi," tandasnya. (lam)