JAKARTA - DPP PDI Perjuangan hingga saat ini menunggu kepastian dari Menteri BUMN Erick Thohir terkait pengangkatan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebagai petinggi di BUMN. Sebab, PDI Perjuangan belum menerima surat pengunduran diri sebagai kader Banteng terkait adanya wacana masuk BTP menjadi petinggi di BUMN.

Ahok dikabarkan akan menduduki kursi petinggi di salah satu perusahaan pelat merah besar di bidang energi. Tidak ada masalah kalau aturan menyatakan harus mundur dari partai politik hendak menjabat di BUMN.

“Masih wacana. Kalau Menteri BUMN Erick benar memilihnya, kita akan ikuti aturan. Kalau harus mundur, ya mundur. Prinsipnya, partai akan patuhi aturan,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Sukur H Nababan, Selasa (19/11/2019).

Menurut Sukur, Ahok memiliki banyak pengalaman di pemerintahan. Mulai menjadi anggota DPR, Bupati sampai Gubernur DKI Jakarta. Karena sudah segudang pengalaman, partai tak meragukan kemampuan Ahok ketika dipilih atau menjabat di BUMN.

“Pengalaman yang dimiliki Ahok mulai dari, anggota DPR, Bupati dan Gubernur DKI, saya punya keyakinan akan mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara, termasuk mengelola di BUMN,” ujarnya.

Sukur mengatakan, partainya sebagai pemenang Pemilu 2019 akan mengoptimalisasikan semua kadernya menjadi pejabat publik. Tujuannya, untuk membumikan ideologi partai yaitu Pancasila guna mewujudkan Trisakti Bung Karno.

“Kami terus mengoptimalisasikan dan mendorong semua kader terbaik untuk berada di pejabat publik, baik melalui Pileg dan Pilkada. Termasuk di ormas dan elemen bangsa lainnya. Sehingga semua kadernya bisa membumikan ideologi partai yaitu Pancasila untuk mewujudkan konsep Trisakti dalam pembangunan nasional,” kata Sukur menegaskan.

Banyaknya kader partai menjadi pejabat publik dan elemen lainya, maka program pembangunan yang dijalankan akan berorientasi pada kepentingan dan kemakmuran rakyat.

“Kader PDI Perjuangan harus ada di semua elemen bangsa guna membumikan ideologi Pancasila,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, orang-orang yang ditetapkan sebagai petinggi BUMN harus mundur dari jabatannya di partai politik.

"Semua yang terlibat di BUMN, apakah komisaris dan direksi harus bebas dari politik. Kalau memang orang partai harus mengundurkan diri, staf khusus BUMN juga sudah melakukan hal yang sama,” kata Erick. (red/rbs)