BEKASI - Setelah resmi dikukuhkan menjadi Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kian turun. Apalagi, Pemerintah Kota Bekasi telah mengumumkan banyaknya OPD yang belum mencapai target pendapatan.

Nuryadi mendesak agar waktu yang tersisa ini dimanfaatkan seluruh OPD dalam memaksimalkan pendapatan. Terutama Dinas Tata Ruang yang hanya memperoleh PAD sebesar 22 persen.

"Saya kira masih ada waktu untuk mencapai target maksimal. Kalau Dinas Tata Ruang hanya mencapai 22 lebih, kita lihat proporsionalnya. Berikan mereka kesempatan di sisa waktu ini," ucap Nuryadi.

Politisi PDIP ini optimistis dengan sisa waktu terakhir, bahwa organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Bekasi bisa mencapai target lebih baik. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan jika kepala daerah memberikan otoritas dalam pencapaian dimaksud. "Masih ada waktu tersisa, Wali Kota harus memberikan otoritas bagi OPD untuk meningkatkan pendapatan," ujarnya.

Kendati begitu, Nuryadi juga mendorong agar OPD yang menjadi mitra kerja Komisi III terbuka dan transparan dalam pengelolaan dan realisasi pendapatan. Jika tidak, Nuryadi mengancam akan melibatkan pihak berwajib untuk melidik permasalahan pendapatan daerah.

"Jadi kemarin itu kan defisit anggaran kemudian keterlambatan progres, sehingga menjadi alasan mereka. Kita kasih kesempatan mereka. Nanti dalam waktu dekat kita undang dan mereka harus terbuka dan transparan ke kita. Jika tidak, mereka siap-siap saja apabila kita menemukan sesuatu di lapangan, kita akan melibatkan kejaksaan dan kepolisian. Karena apa? PAD ini rawan," tegas Nuryadi.

Dia berujar, bahwa sumber neraca saldo akan baik ketika keuangan yang diperoleh dominan. Tetapi menurut dia, trendnya tiga tahun ini turun dan defisit.

"Kita punya 11 persoalan bagaimana kita rangkum menjadi 1 persoalan dan mencari solusi bersama. Jangan hanya TAPD, DPRD juga harus dilibatkan," kata Nuryadi mengimbau agar Wali Kota juga berbagi dengan DPRD mengenai kendala yang menjadi problem.

"Jika KS menjadi sumber masalah, bagaimana caranya agar ini disempurnakan. Kami di komisi III, meyakinkan diri agar memberikan jaminan peradaban ekonomi masyarakat yang mapan. Melalui apa, konsepsi keuangan daerah yang stabil. Jika OPD tidak bisa mencapai target, ganti saja!," tandasnya. (lam)