BEKASI - Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mendampingi Menkop UKM Teten Masduki mengunjungi Pasar Kranggan. Dalam kunjungan kerja itu, Menteri Teten Masduki melakukan peninjauan lapangan terkait restrukturisasi pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM kepada Koperasi Pasar Kranggan.

Sebelum meninjau pasar, Teten Masduki berbincang dengan perwakilan pedagang di Kantor Koperasi Pedagang Pasar Kranggan, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/6/2020).

Pada kesempatan tersebut, Teten menyebutkan Kementerian Koperasi dan UKM telah mengupayakan berbagai strategi terbaik bagi para pelaku usaha di tanah air khususnya koperasi dan UKM agar dapat bertahan ditengah pandemi Covid-19.

“Saya bermaksud memantau langsung progres kebijakan restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan yang telah dikeluarkan untuk membantu koperasi dan UMKM di Indonesia saat pandemi Covid-19,” kata Menteri Teten Masduki.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto juga mengatakan Koperasi Simpan Pinjam seperti di Kranggan saat ini peranannya sangat penting memberikan permodalan bagi UMKM sehingga KOPAS Kranggan menjadi salah satu koperasi terbaik di wilayah Kota Bekasi tepatnya di Kecamatan Jatisampurna.

“Ini luar biasa, hasil yang dicapai dan dirasakan warga masyarakat tidak saja disekitar Jatisampurna, tetapi sudah mulai melangkah keseluruh wilayah Kota Bekasi. Adanya Koperasi Kranggan turut membantu Pemerintah membangun ekonomi kerakyatan skala mikro,” kata Tri.

Tri menargetkan setidaknya 65% dari 647 koperasi dan 203.000 UMKM di Kota Bekasi kembali menggeliatkan produktivitasnya setelah adanya ‘New Normal’ dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Setelah itu, Tri Adhianto bersama Ketua Koperasi Kranggan (KOPAS) Anim Imanudin, Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkopolhukam Victoria, Direktur LPDB KUMKM Supomo, Staff Khusus Menteri Riza Damanik menuju Pasar Tradisional Kranggan, Kecamatan Jatisampurna.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjalin kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini demi mendongkrak produk UMKM dalam pengadaan barang di lembaga pemerintahan maupun perusahaan BUMN.

Teten menjelaskan dalam pengadaan barang tersebut, LKPP menyediakan website khusus di dalamnya terdapat e-catalog. Dengan begitu, produk UMKM tidak perlu melewati mekanisme tender.

"Jadi kebutuhan alat kantor, furnitur, konsumsi untuk rapat, dan lainnya bisa belanja produk UMKM. Semuanya akan ada di e-catalog," kata Teten. (lam)