BEKASI - Komisi I DPRD Kota Bekasi meminta penjelasan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi, Reny Hendrawaty terkait adanya mutasi pejabat pasca touring yang dipimpin Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dua pekan lalu.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Abdul Rozak menyebut, alasan utama pemanggilan Sekda, berikut Asda III dan BKPPD, menyangkut tidak adanya pemberitahuan dalam rotasi jabatan di lingkup Pemerintah Kota Bekasi kepada DPRD, terutama Komisi I yang memiliki domain hukum dan pemerintahan.

"Saya pertanyakan terkait mutasi pasca touring, tapi hanya dibalas senyum oleh Bu Sekda. Sesekali Sekda bicara tidak pernah ada pembahasan dalam touring. Namun demikian, ini bukan rahasia umum, kalau pasca kegiatan tersebut kerap terjadi mutasi," ujar Abdul Rozak kepada awak media.

Politisi Demokrat ini mengakui dalam rapat tersebut, Komisi I meminta rasionalisasi yang mendasari tidak adanya komunikasi dan pemberitahuan adanya mutasi dan rotasi pejabat.

Menurut Abdul Rozak, DPRD memiliki kedudukan yang setara dengan kepala daerah sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

"Secara normatif Sekda dan jajarannya yang hadir mengakui kedudukan DPRD setara dengan dengan kepala daerah. Namun demikian, prakteknya selalu berbeda. Mereka tidak pernah melibatkan atau memberitahukan mengenai adanya mutasi. Dan ini terjadi sejak saya duduk di DPRD Kota Bekasi," beber nya.

Kendati begitu, Abdul Rozak mengapresiasi atas kehadiran Sekda dalam memenuhi undangan Komisi I. Ia menerjemahkan, bahwa kehadiran Sekda memiliki orientasi adanya perubahan dalam bangunan komunikasi antara eksekutif dengan legislatif.

"Terkait dengan sinkronisasi hubungan legislatif dan eksekutif, Sekda meminta maaf. Ke depan dia berjanji ada perbaikan. Setidaknya ada pemberitahuan terkait mutasi maupun penyelenggaraan pemerintahan yang lain," tandasnya. (lam)

Baca Juga: Lagi-Lagi Mutasi Pejabat, Ketua Komisi I Minta Kepala BKPPD Pemkot Bekasi Les Privat