Aktivis yang mengatasnamakan Revolusi Pemuda Bekasi (RFB) saat lakukan pelaporan ke Bawaslu Kota Bekasi. PALAPA POS/Yudha. (Foto-ist).

Soal Dugaan Politik Uang, Bawaslu Sebut Pelapor Kurang Cukup Bukti

KOTA BEKASI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi sudah lakukan rapat pleno terkait dugaan politik uang yang dilakukan tim sukses Calon Legislatif (Caleg) DPR-RI nomor urut 1, dapil Kota Bekasi dan Kota Depok, dari Partai Golkar, Ranny Fahd A.Rafiq.

Namun, Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Data Bawaslu Kota Bekasi, Sodikin, Selasa (13/2/2024) menjelaskan, pelapor kurang cukup bukti hanya memiliki bukti foto yang dicetak dan tidak memiliki saksi.

"Oh, itu tadi kita sudah lakukan rapat pleno, ada beberapa yang harus diperbaiki nanti kita surati untuk memperbaiki laporan. Mereka hanya menampilkan barang bukti seperti foto yang di print out, sedangkan dugaan money politic harus ada uang nya yang dicantumkan, lalu kemudian tidak ada saksi nya," ucap sodikin.

Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawasu) lebih memprioritaskan laporan dari masyarakat sebelum melakukan investigasi dilapangan.

"Kalau tidak ada yang laporan mah kita prioritaskan dari pelapor terlebih dahulu, beda dengan temuan dan yang melaporkan baru satu orang," ujarnya.

BACA JUGA : Caleg Golkar Diduga Money Politic, Ketua Tim Pemenangan, Faisal : Itu Fitnah

Sementara, saat dugaan money politic mencuat di media sosial, salah satu aktivis yang mengatasnamakan Revolusi Pemuda Bekasi (RFB), Willy Sadili langsung membuat laporan Calon Legislatif (Caleg) tersebut ke Bawaslu Kota Bekasi pada, Senin (12/2/2024) kemarin. Willi Sadili mengaku, Ranny Fahd A Rafiq dan Faisal tertangkap tangan (OTT).

“Caleg tersebut OTT (Operasi Tangkap Tangan) menebar uang di masa hari tenang dengan pecahan uang Rp 100 ribu dan Rp 50 Ribu dengan amplop putih dan kertas bergambar wajah Bacaleg Partai Golkar, Ranny Fahd A Rapiq dan Faisal di Daerah Jatiwaringin juga Pondok Gede,” ujarnya.

Terlebih, Willy menilai, peserta Pemilu karena melakukan politik uang tidak pantas memimpin Daerah, karena mereka memenangi kompetisi secara ilegal dan manipulatif.

“Keberadaannya hanya akan memundurkan kualitas pembangunan Daerah Kota Bekasi," tutupnya.

Penulis : Yudha.

Previous Post Agar Tidak Terbengkalai, Komunitas BAP Pergunakan Gedung BCC
Next PostHari Terakhir Masa Tenang, Baliho Caleg PKS Masih Bertengger