BEKASI - Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly menyayangkan tindakan salah satu orangtua murid yang sempat mengadu kepada anggota DPRD Kota Bekasi karena anaknya dilarang mengikuti Penilaian Tengah Semester (PTS) di SMP Bani Taqwa lantaran belum membayar uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Rabu (5/10/2022).

“Kemarin kan sempat mencuat kabar ada SMA Ananda dan SMP Bani Taqwa yang melarang muridnya mengikuti PTS karena belum membayar SPP, sementara kan masih banyak sekolahan yang lain dan itu yang saya sayangkan,” katanya.

Terlebih ia menuding ada mainan politik yang dilakukan anggota DPRD Kota Bekasi saat mendapatkan laporan dari warga sekitar.

“Memang info itu masuk dan terdengar hingga ke anggota DPRD Kota Bekasi dan itu dijadikan mainan politik. Jadi apa sih tujuannya anggota dewan mengangkat hal tersebut? Pasti buat mengangkat dia terlebih biar rattingnya naik, menurut saya seperti itu,” ucapnya tegas.

Kendati demikian, ia pun beranggapan bahwa anggota DPRD Kota Bekasi seharusnya ikut mendukung keberadaan sekolah swasta, bukan malah melakukan intimidasi.

“Jadi kalau seandainya anggota dewan mau membenahi seharusnya swasta ini diberikan apresiasi dan jangan diintimidasi. Karena swasta itu mengerjakan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah, menyelenggarakan pendidikan kan tanggungjawab pemerintah atau negara,” ungkapnya.

Penulis: Yudha