BEKASI - Penertiban tanpa sosialisasi, mediasi dan solusi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi di RT 01/ RW 011, Kelurahan Jakasampurna, Bekasi Barat, Kamis (25/7/2019) merupakan bentuk arogansi pemerintah kota terhadap warganya.

Sebelumnya, kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2016 di Pekayon, dan hingga kini warga masih telantar. Padahal hingga saat ini, area penertiban sampai masih timbunan puing-puing bekas rumah warga, Artinya, tak ada proses pembangunan atau pemanfaatan lahan (tanah negara) setelah digusur.

“Hanya dibiarkan begitu saja. Ini artinya, penertiban tanpa perencanaan matang yang mengorbankan rakyat. Kalau memang sudah digusur sebaiknya pembangunan harus terus berjalan. Namun dampak perencanaan yang tdak baik, akhirnya seperti tidak memanusiakan warga,” kata Nicodemus Godjang, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi yang juga caleg terpilih 2019-2024. 

Lanjut dia, sebelum ada tindakan penggusuran sebelumnya sudah ada surat permohonan Ketua DPRD Kota Bekasi kepada Pemerintah Kota Bekasi dengan tujuan agar dilakukan mediasi, namun tidak digubris dan terbukti dengan tetap dilakukannya penggusuran rumah warga.

“Wali Kota arogan, dan tidak punya rasa kemanusiaan. Janji pembangunan rusunami untuk relokasi warga korban- korban penertiban dari tahun 2016 hingga saat ini hanya pembohongan publik,” ungkap pria yang akrab disapa Nico itu.

Seharusnya, menurut dia, sebelum dilakukan penertiban ada baiknya pemerintah terlebih dahulu mencarikan sulusi dan duduk bersama dengan masyarakat.

“Mereka (korban penggusuran-red) itu manusia dan harus dimanusiakan layaknya manusia. Juga warga sudah lama merawat tanah negara dan sudah puluhun tahun. Meski tidak ada regulasi untuk ganti rugli, tapi Pemkot harus cari solusi. Merelokasi warga dulu baru ditertibkan,” ungkapnya dengan nada kesal. (rbs)