KOTA BEKASI - Tim dari Ombudsman RI mendatangi Kota Bekasi untuk menyerahkan hasil rekapitulasi penilaian penyelenggaraan penilaian pelayanan publik Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menerima tim Ombudsman RI di ruang kerjanya, Senin (13/3/2023) didampingi Asisten Pemerintahan Lintong Dianto, Kepala Dinas Kesehatan Tanti Rohilawaty, Kepala DPMPTSP Dicky Irawan, Kepala Disdukcapil Taufik Rahman, Sekretaris Dinas Pendidikan Deded Kusmayadi, Kepala Bagian Organisasi Lusi dan Kepala Bagian Humas Amsiyah.

Sementara tim Ombudsman RI, Dedi Irsan sebagai Kepala Perwakilan, Dika Arlita sebagai Kepala Asisten Pencegahan Tessa Khairiah Staff Kesetjenan dan Luthfi Akbar Staff Kesetjenan.

Disebutkan hasil dari rekapitulasi penilaian yang dilakukan observasi dari bulan Agustus - November 2022, mengenai penilaian untuk Pemerintah Kota Bekasi unit layanan ada 7 Perangkat Daerah, diantaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Puskesmas Karang Kitri, Dinas Pendidikan, Puskesmas Jatibening, Dinas Sosial dan Dinas PMPTSP, dengan total nilai kepatuhan sebesar 83,18 dengan kategori B dan opini Kualitas Tinggi, piagam penghargaan diserahkan kepada Plt. Wali Kota Bekasi.

Dedi Irsan menjelaskan,  tujuannya sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik pada tahun 2022, Ombudsman melakukan penyempurnaan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik,.

“Pada tahun ini penilaian diperluas kepada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan. Semua komponen tersebut menjadi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun ini.

Dengan demikian penilaian tersebut diharapkan dapat menjadi lebih komprehesif dalam menakar mutu pelayanan public,”ungkapnya.

Plt. Wali Kota Bekasi usai menerima penghargaan mengungkapkan rasa bangga karena langsung menerima penghargaan, dan akan semakin semangat dalam menjadikan pelayanan publik sebagai pelayanan yang sangat prima.

Dalam kesempatan itu juga, ia memerintahkan para kepala perangkat daerah agar terus mengembangkan sebuah inovasi dalam pelayanan publik.

“Tapi tidak hanya kepala perangkat daerah saja yang tau, akan tetapi sampai tingkatan staf bisa menjabarkannya,” katanya. (red)