KOTA BEKASI - Sejumlah pegawai mengeluhkan dengan dioperasikannya palang pintu parkir otomatis oleh Pemerintah Kota Bekasi. Pasalnya kebijakan tersebut dinilai eklusif dan tidak solutif, Rabu (1/2/2023).

Salah satu pegawai yang hendak parkir kendaraan di lingkup Pemerintahan Kota Bekasi mengatakan, dirinya kesulitan untuk parkir di dalam plaza Pemkot Bekasi lantaran tidak memiliki kartu akses.

"Saya tidak bisa masuk bang, karena tidak punya kartu akses, jadinya terpaksa parkir diluar dan membayar bertarif Rp 2 ribu. Seharusnya jika aturan tersebut diterapkan, langsung dibarengi dengan solusi buat kita yang pegawai biasa. Jadi kita tidak kebingungan mencari tempat parkir yang nyaman dan aman tanpa berbayar,"ucap pegawai Pemerintahan Kota Bekasi yang tidak ingin disebutkan namanya.

BACA JUGA : Palang Pintu Parkir Beroperasi, Dishub Kewalahan Atasi Kendaraan Parkir Liar

Tidak hanya itu, anggota DPRD Kota Bekasi, Bambang Supriadi mengatakan, setiap masyarakat yang hendak berkunjung ke kantor Pemkot Bekasi pun harus diberikan fasilitas yang aman dan nyaman.

"Masyarakat pun harus difasilitasi dong, namanya juga gedung Pemerintah Kota. Artinya yang datang kesitu kan ya tamu, masyarakat, pegawai, semuanya kan ada,"ungkapnya.

Ia pun menegaskan,  lebih baik atau sepakat jika Pemerintah Kota Bekasi melarang pegawai membawa kendaraan pribadi dan diharuskan menggunakan bus transpatriot.

"Memangnya tidak ada solusi lain?, misalnya sosialisasi dengan mengatakan pegawai tidak boleh bawa mobil, pegawai naik motor saja misalnya. Kan bisa saja seperti itu, dan kebijakan-kebijakan yang melalui kajian dan bisa saja seperti pakai bus transpatriot,"tukasnya.

Penulis : Yudha