SIMALUNGUN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Wilayah Sumatera Utara Parlindungan Purba meninjau kesiapan Dinas Perhubungan menjelang hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru 2019 di Pelabuhan Tigaraja, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun, Sumut, Jumat (21/12/12).

Kedatangan Parlindungan didampingi Kepala UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara TB Simanjuntak, dan disambut pelaku usaha perkapalan Tigaraja. Pada kesempatan itu, Parlindungan menyampaikan pihakny memahami atas tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun di Tiga Ras.

“Setelah KNKT mendalami permasalahannya tentu kita harus memiliki Kesyahbandaran di kawasan Danau Toba dan tujuan kita ke sini untuk melihat kesiapan Pelabuhan Tigaraja. Memang sudah ada Unit Pelayanan Teknis Terpadau (UPTD) di Tiga Raja namun sekelas UPTD tidak cukup untuk mengawasi kapal-kapal yang berlayar di Danau Toba ini, dan harus diback up oleh Syahbandar," katanya.

Dalam kunjungannya, Purba langsung berkoordinasi dengan Kepala (UPTD) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Pelabuhan Tigaraja TB Simanjuntak untuk meninjau persiapan dan kelengkapan alat keselamatan penumpang di Pelabuhan Tigaraja.

Sementara itu, TB Simanjuntak kepada Parlindungan mengakui secara terisolasilir dirinya belum melihat Kesyahbandaran di Danau Toba. Namun menurut informasi dari kantor pusat, pihaknya telah menghunjuk keberadaan syahbandar di kawasan Danau Toba dan Menteri Perhubunagan telah meminta daftar pembantu-pembantu syahbandar dari setiap Pelabuhan keberangkatan kapal dari tiap Pelabuhan di Danau Toba.

Terkait manifest penumpang kapal di Pelabuhan Tigaraja sudah lengkap, identitas penumpang di setiap keberangkatan kapal sudah dicatat di pos yang telah disediakan di pelabuhan.

“Untuk saat ini kenyamanan penumpang di Pelabuhan Tiagaraja sudah meningkat, alat keselamatan jaket pelampung sudah disediakan di setiap kapal sesuai dengan jumlah penumpang,” katanya.

Anggota DPD perwakilan Sumut ini juga menyampaikan bahwa seharusnya Kesyahbandaran itu sudah sangat mendesak guna mewakili pemerintah untuk menginjinkan, mengawasi, mengevaluasi kelayakan kapal di kawasan Danau Toba agar tidak terjadi bencana seperti yang dialami KM Sinar Bangun beberapa bulan lalu khsusunya di musim banyak penumpang. (jes)