JAKARTA - Ketua Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) M Azrul Tanjung mengatakan pemerintahan Joko Widodo sangat menghargai para ulama.

"Pemerintahan Jokowi-JK tidak pernah melakukan kriminalisasi ulama. Habib Rizieq dan Abu Bakar Baasir dijebloskan ke penjara bukan di era Presiden Joko Widodo," ujar Azrul di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Dia membantah tudingan banyak pihak yang menyebutkan kriminalisasi ulama terjadi pada pemerintahan Jokowi. Menurut dia, isu kriminalisasi ditarik-tarik untuk menjatuhkan Jokowi.

Azrul yang juga koordinator Garda Matahari Pusat ini menambahkan, untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, terutama umat Islam, timnya sengaja datang ke sejumlah daerah.

"Saya baru saja dari Kalimantan Barat. Di sana seluruh kiai, habib, dan santri memberikan dukungan. Bahkan mereka menggelar Kalimantan Barat Bersalawat untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf," ujar dia.

Dia juga meminta para kiai, habib, dan para santri turut menginformasikan program kerja nyata pemerintah dan mengedukasi masyarakat agar tidak percaya kabar bohong.

Azrul menambahkan, banyaknya kabar bohong dan ujaran kebencian di tahun politik berpeluang membenturkan anak bangsa. Keberadaan kabar bohong dan ujaran kebencian juga akan membuat demokrasi akan berjalan mundur. 

Untuk itu, perlu adanya upaya meluruskan berita bohong itu dan menetralisasi ujaran kebencian. "Jangan sampai masyarakat menerima informasi sesat dan ikut menyebarkannya," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Tim Kampanye Daerah (TKD) Kalimantan Barat, Sutarmidji mengimbau, kepada tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf dari tingkat provinsi sampai kelurahan turut proaktif meluruskan informasi kepada masyarakat yang sudah terpapar kabar bohong. (ant)