BEKASI - Lintas fraksi di DPRD Kota Bekasi meminta Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berani mengambil kebijakan pro rakyat, yakni menambah rombel di SMPN agar menampung jumlah siswa berasal dari kalangan warga miskin.

Pasalnya, Dinas Pendidikan ditengarai tidak mampu menampung para calon siswa SMPN, akibat keterbatasan rombel (Rombongan Belajar). Akibatnya, ribuan anak di Kota Bekasi terancam putus sekolah

Anggota Fraksi PDIP Kota Bekasi Ahmad Faisyal Hermawan menilai kebijakan penambahan rombel di sekolah negeri wajar. Sebab, di tengah pandemi Covid-19, perekonomian masyarakat terganggu.

"Penambahan rombel itu sangat wajar karena itu keinginan rakyat, apalagi Covid-19 berdampak pada ekonomi rakyat. Saya sebagai anggota DPRD sangat setuju," ucap Faisyal, Rabu (22/7/2020).

BACA JUGA: PDIP Desak Wali Kota Kota Bekasi Terbitkan Kebijakan Penambahan Rombel

BACA JUGA: Soal PPDB Online, Dewan Pendidikan Minta DPRD Kota Bekasi Berpihak Kepada Rakyat

Pria yang menjabat sebagai Sekretaris DPC PDIP Kota Bekasi ini menegaskan, fraksinya siap menginisiasi fraksi lain untuk mendesak Wali Kota melalui Dinas Pendidikan menampung anak tidak mampu masuk sekolah negeri.

"Saya akan berkoordinasi dengan seluruh anggota Fraksi PDIP untuk segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berimplikasi pada rakyat. PDIP juga siap menginisiasi diterbitkannya kebijakan yang berpihak kepada rakyat," tegas Faisyal.

Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Demokrat, Arwis Sembiring menuturkan, bahwa seluruh elemen anggota DPRD mendukung kebijakan bersifat pro rakyat. Apalagi, pendidikan dalam kacamatanya merupakan kebutuhan mendasar yang diamanahkan UUD 1945.

"Soal pendidikan adalah hak rakyat yang diamanahkan UUD 1945. Pemerintah harus hadir dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak bangsa. Kita pasti sangat mendukung kebijakan pro rakyat," ucap Arwis saat dihubungi.

Terpisah, Ketua Fraksi Golkar Persatuan, Dariyanto mengungkapkan, pihaknya sepakat apabila kebijakan yang dikeluarkan eksekutif harus menyangkut kepentingan rakyat.

Banyaknya anak yang belum masuk sekolah, menurut Dariyanto, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Jika harus menambah rombel di sekolah negeri, kata dia, sebagai wakil rakyat harus setuju.

"Prinsipnya Fraksi Golkar sangat setuju jika harus dikeluarkan kebijakan penambahan rombel. Apalagi ini menyangkut pendidikan sebagai hak dasar masyarakat. Saya kira semua dewan akan setuju," tandasnya. (lam)

BACA JUGA: Siap Tampung Siswa Miskin, BMPS Kota Bekasi Minta Subsidi Anggaran ke Disdik