KOTA BEKASI - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin menjelaskan ketersediaan gas LPG 3 kg masih mencukupi dan tidak ada kelangkaan, Selasa (4/2/2025).

Terlebih dirinya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi. Selain itu, pria asal Fraksi PKB itu menjelaskan fenomena tersebut merupakan bagian dari transisi regulasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Sebetulnya tidak ada kelangkaan, tapi transisi kaitan kebijakan yang mau ditingkatkan untuk status penjual eceran dibawahnya menjadi sub pangkalan. Sambil berjalan ini mau ada regulasi untuk meningkatkan status eceran menjadi sub pangkalan," kata Alit kepada palapapos.co.id.

"Jadi yang jual eceran tadi itu jadi sub pangkalan (distribusi gas LPG) otomatis nanti kaitan warung warung yang masih jual gas, harus menaikkan status menjadi sub pangkalan," sambungnya.

Lebih lanjut, menurutnya aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia lantaran pemerintah bisa langsung mengetahui subsidi tersebut bisa tepat sasaran.

"Pemerintah mempunyai kebijakan agar bagi masyarakat yang hendak membeli gas ke pangkalan itu bisa mendapatkan subsidi yang dinikmati. Kemudian pemerintah juga bisa mengontrolnya jelas, terkait penyalahgunaan subsidi," ungkapnya.

"Walaupun per hari ini Presiden Prabowo menginstruksikan kaitan dengan penjualan gas yang dikembalikan ke eceran masih bisa dijual," tambahnya.

Terpisah, Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad akan terus lakukan pemantauan dilapangan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengingat hal tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.

"Ini masih kita lakukan pemantau, mengingat ini kebijakan dari pemerintah pusat. Supaya Gas Elpiji 3 Kilogram tepat  sasaran kepada yang berhak," ucapnya singkat. (Yud).