BEKASI – Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro meminta agar penggunaan anggaran Dana Kesiapsiagaan Penanggulangan Virus Corona (Covid-19) efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut diucapkan Choiruman menyusul adanya permintaan penambahan anggaran untuk melengkapi kebutuhan alat medis penanggulangan Covid-19 di RSUD dalam dalam rapat kerja antara Komisi IV, Dinas Kesehatan, BPJS Cabang Bekasi dan RSUD Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, Selasa (17/3/2020).

"Efisiensi perlu dilakukan bagi RS yang menerima penggunaan dana BTT. Hindari penggunaan anggaran yang tidak berkepentingan," kata Choiruman.

Dana penanggulangan Covid-19 senilai Rp 6,1 miliar diharapkan Choiruman dapat mencakup kebutuhan rumah sakit yang ditunjuk pemerintah. Namun begitu, dalam penggunaan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT), Choiruman menegaskan agar dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita tetap meminta pertanggungjawaban tehadap penggunaan anggaran, maka semua pihak harus memanfaatkan ini dengan sebaiknya dan melaporkan hasil penggunaan anggarannya," tegas Ketua DPRD.

Rapat yang berlangsung terbuka di lt. 3 Gedung DPRD Kota Bekasi, Direktur Utama RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid, Kusnanto mengaku pihaknya membutuhkan fasilitas tambahan, seperti Kit PCR yang digunakan untuk mendeteksi orang yang positif terkena gejala Covid-19.

"Kami butuh Kit PCR untuk pemeriksaan laboratorium supaya cepat mendeteksi orang yang positif corona 80 persen," kata Kusnanto.

Dia menjelaskan, alat tersebut diluar peralatan medis yang telah teralokasi dalam belanja BTT.

Sementara, uraian belanja yang telah dilakukan pihaknya antara lain meliputi bahan habis pakai, seperti masker, handspon, baju APD, aprone, kantong jenazah tersendiri, hand sanitizer, alat pengukur suhu ruangan.

Kusnanto mengatakan, biaya Rp 6,1 miliar hanya akan mencover kebutuhan selama empat bulan. Itu juga apabila tidak terjadi peristiwa luar biasa.

"Pembiayaan ini jika landai saja bisa digunakan 4 bulan. Tapi kalau dengan wabah seperti ini dengan diirit-irit saja maksimal hanya 2 bulan. Tergantung dari faskes lainnya merujuk dengan empat tahapan yang ditetapkan. Jangan sampai nanti ada orang datang, belum siap dengan diagnosa suspect corona," katanya.

Disisi lainnya, Kusnanto mengklaim mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan belanja bahan habis pakai. Dia menyebut, jika terjadi monopoli usaha pedagang, maka pihaknya hanya akan memperoleh kuantitas yang lebih sedikit.

"Kita kesulitan membelanjakan uang Rp 6,1 miliar untuk kebutuhan corona. Saat ini kita hanya bisa membeli seperti harga pada umumnya atau satuan. Situasi sekarang agak sulit untuk belanja bahan yang dibutuhkan, karena semua orang rebutan. Kami masih memakai harga satuan dalam kondisi normal, jadi kalau pedagang spekulasi harganya dua kali lipat, mungkin bisa pakai dengan volume lebih sedikit, dan bisa satu bulan setengah," pungkasnya. (lam)

Baca Juga: Pemkot Bekasi Masih Kaji Terkait ASN Kerja di Rumah

Baca Juga: Pastikan Kesiapan Hadapi Covid-19, Wali Kota Bekasi Sidak Sejumlah Rumah Sakit