TAPUT - Untuk kelima kalinya secara berturut-turut dalam lima tahun masa tugas periode Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Taput meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Opini WTP tersebut diberikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2018, Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD 2018, Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I TA 2019 dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Per 21 Maret 2019.

LHP BPK untuk LKPD Taput tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Ambar Wahyuni kepada Bupati Taput Nikson Nababan, di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Kamis (28/3/2019).

Turut hadir sejumlah pejabat Pemkab Taput seperti Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Poltak Pakpahan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Edward Tampubolon, Inspektur Matoras Taraja, Kadis BPKPAD James Simanjuntak, Kadis PU Anggiat Rajagukguk dan Sekwan Rahman Situmeang.

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Ambar Wahyuni dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Taput menjadi Pemerintah Kabupaten tercepat di provinsi tersebut dalam penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada BPK pada 18 Februari 2018, lalu. Dengan hasil pemeriksaan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk kali kelima secara berturut-turut.

Sementara itu, Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan yang dikonfirmasi PALAPA POS melalui selulernya, Kamis (28/3/2019) mengatakan, opini WTP yang diberikan BPK untuk LKPD Pemkab Taput menandakan bahwa tata pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah terlaksana dengan baik. (eki)