SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong anggota DPRD Jateng mewujudkan parlemen modern dengan mengoptimalkan dan membuka kanal pengaduan melalui media sosial.

"Saya sangat mendukung upaya mewujudkan parlemen modern karena disukai atau tidak, zaman kini telah berubah dan semua menuntut perubahan untuk mendisrupsi dirinya atau lembaga," kata Ganjar saat memghadiri pelantikan 120 anggota DPRD Jateng periode 2019-2024 di Semarang, Selasa (3/9/2019).

Menurut Ganjar, sudah tidak zamannya lagi pengaduan atau usulan masyarakat disampaikan dengan cara konvensional, apalagi pemanfaatan teknologi seperti pembuatan website khusus tentang DPRD dibutuhkan agar masyarakat lebih mudah untuk ikut mengawasi serta memberikan masukan.

"Kalau boleh saya usul, Setwan DPRD Jateng membuat website khusus yang di dalamnya bisa ditampilkan daftar anggota DPRD dan dilengkapi dengan laporan kinerja agar masyarakat bisa mudah terlibat," ujarnya.

Atau kalau ingin lebih populer, lanjut Ganjar, masing-masing anggota DPRD Jateng harus membuat akun media sosial seperti youtube, instagram, twitter, atau facebook.

"Dengan kanal-kanal itu, masyarakat dapat mudah berkomunikasi langsung menyampaikan masukan, saran dan harapan terhadap program-program perencanaan pembangunan di Jawa Tengah," katanya.

Baca Juga: 120 Anggota DPRD Jawa Tengah 2019-2024 Resmi Dilantik

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengucapkan selamat kepada para anggota DPRD Jateng yang baru dilantik dan berharap para legislator dapat langsung bekerja dan membantu mewujudkan program-program Pemerintah Provinsi Jateng.

"Ada banyak hal yang kami harapkan, termasuk 'problem' ideologi, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Saya mohon kerja samanya agar semua program berjalan lancar dan sesuai harapan," ujarnya.

Dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, Ganjar juga mendorong agar DPRD Jateng menjadi contoh lembaga legislatif pertama yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 100 persen karena apabila hal itu bisa dilakukan, maka tidak hanya menjadi contoh nasional, namun membuktikan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jateng benar-benar dilakukan serius.

"Saya harap DPRD Jateng yang pertama bisa melaporkan LHKPN 100 persen. Kalau bisa bulan depan dilakukan, lebih cepat kan lebih baik," katanya. (ant)