BEKASI - Anggota Fraksi Golkar Persatuan, Sholihin meradang dirinya gagal menjadi Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi dalam rapat pembentukan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang berlangsung pada Jumat (5/10/2019).

Akibatnya, Sholihin menuding lima fraksi yakni PDIP, PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat sebagai pengkhianat.

"Ini ada yang tidak sesuai dengan kesepakataan politik. Kita dari fraksi Golkar komitmen tetapi lima fraksi lain tidak. Ini tidak baik, berarti mereka ini pengkhianatan dari konteks politik," kata Sholihin usai walkout dari ruang rapat komisi.

Sholihin mengungkapkan, sebelum dilaksanakan rapat komisi, seluruh fraksi telah bersepakat secara proporsional dalam pembagian jatah pimpinan fraksi.

Kata Sholihin, Komisi I diketuai oleh Fraksi Gerindra, Komisi II dari Fraksi PDIP, Komisi III dari Fraksi Golkar Persatuan dan Komisi IV dari Fraksi PKS.

"Saya minta pimpinan sidang harus diskors jangan sampai ada keputusan. Saya membawa amanat dari DPD Golkar dan Fraksi Golkar Persatuan, untuk mengikuti rapat pembentukan AKD. Tetapi dalam rapat tiba-tiba muncul nama Abdul Muin dari PAN, Nuryadi Darmawan dari PDIP, Puspa Yani dari Gerindra dan ini membuat saya walkout. Semua sudah diploting. Ini ada apa?," kata Sholihin dengan nada geram.

Dengan munculnya beberapa nama tersebut, Sholihin menganggap kesepakatan tidak dipatuhi. Padahal menurutnya sudah ada kesepakatan antar fraksi.

"Betul dalam PP No 12 Tahun 2018 mekanismenya dipilih oleh anggota komisi. Tapi kita komitmen secara proporsional agar ada keseimbangan dan tidak ada ketersinggungan di DPRD, biar stabil untuk mengawal kebijakan kedepannya. Ini namanya ada manuver politik oleh lima fraksi lainnya," tandasnya. (lam)