JAKARTA – Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan didampingi Kepala Bappeda Indra Simaremare membahas Usulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Batas Kawasan Hutan sesuai SK 579 Tahun 2014, saat bertemu Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Hardwinarto, di Kantor Kementerian LHK, Jakarta Selasa (18/6/2019).

Kepada Dirjen Planologi, Bupati Nikson menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dan masyarakat terutama dalam mewujudkan Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan. Dan dalam kesempatan itu, Bupati Nikson meminta Kementerian LHK untuk meninjau langsung kondisi wilayahnya.

"Kami berharap pihak Kementerian bersedia untuk meninjau langsung kondisi daerah kami sehingga ada solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Perluasan lahan produksi pertanian ini sangat dibutuhkan untuk menuju lumbung pangan," kata Bupati.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Nikson siap berkordinasi serta mempersiapkan regulasi terkait produk yang diusulkan.

“Kita siap bekerjasama penuh serta berkordinasi dengan instansi terkait sehingga perluasan lahan produksi pertanian guna mendukung Taput Lumbung Pangan dapat terwujud," katanya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Dirjen Sigit Hardwinarto berpesan agar Pemerintah Kabupaten dalam mengambil inisiatif daftar usulan TORA tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

“Pemerintah Pusat akan selalu mendukung pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami siap membantu permintaan dan usulan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ini," ujarnya. (als)