TAPANULI UTARA - Bupati Taput Nikson Nababan menyampaikan harapan agar pemerintah pusat melakukan pengadaan sarana dan prasarana sebagai rumah sakit rujukan Covid-19. Pasalnya, RSUD Tarutung sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 untuk daerah Tapanuli Raya, hingga kini belum memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai. 

Hal ini disampaikan Bupati Taput Nikson Nababan yang menjadi salah satu narasumber di acara talkshow yang diadakan MNC Tri Jaya Network secara live streaming dengan topik: Polemik PSBB, Mudik dan Bansos di ruang Kerjanya Kantor Bupati-Tarutung, Sabtu (2/5/2020).

"Ini menjadi pertimbangan perlunya laboratorium. Kiranya RSUD Tarutung  dibekali alat-alat laboratorium sehingga pemeriksaan swab test dapat lebih cepat," ucap Bupati Nikson.

Menurutnya, saat ini, pihaknya sedang membangun beberapa ruangan tambahan isolasi dan sedang mempersiapkan anggaran untuk sarpras, seandainya tidak ada bantuan dari pemerintah diatasnya, sementara Pemkab Taput juga telah menyurati beberapa kementerian dan juga kepada Gubernur Sumut.

Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan beberapa langkah yang telah dilaksanakan Pemkab Taput dalam penanganan Covid-19, seperti imbauan untuk tidak mudik, wajib pakai masker, membuat posko perbatasan kabupaten dan juga desa termasuk pemberian bantuan maupun BLT.

Meskipun tidak menerapkan PSBB, namun sejak Maret lalu, Pemkab Taput sudah membuat posko di perbatasan kabupaten dengan pengawasan melekat bersama TNI dan Polri. 

"Kita juga sedang persiapkan tempat karantina di tiap kecamatan bagi masyarakat yang terpaksa harus pulang kampung dan mereka wajib isolasi mandiri. Sudah beberapa bulan ini kita melakukan imbauan agar tidak ada kegiatan yang menghadirkan massa, bersama Forkopimda juga telah dilakukan sosialisasi di setiap pasar yang sudah kita sediakan wastafel dan membagi masker, terangnya.

Disamping itu, sambungnya, pihaknya juga memetakan mahasiswa asal Taput yang tidak mudik akan diberikan bantuan, demikian juga sebaliknya Pemkab Taput memberikan bantuan kepada mahasiswa di daerah yang berasal dari luar Taput yang tidak pulang kampung.

Terkait Bantuan Sosial untuk masyarakat, Bupati mengatakan, perlu koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Desa.

"APBD boleh digunakan memberikan bantuan kepada warga yang belum tercover bantuan dari pusat dan demikian juga dana desa digunakan bagi warga yang belum terbantu," kata Nikson.

Sementara itu, menanggapi pembahasan para kepala daerah, staf khusus Wapres, Ikshan Abdullah menjelaskan, bagaimana kebijakan pusat dapat dijalankan dan diimplementasikan  Pemerintah Daerah.

"Perhatian kita fokus pada dampak sosial dari pandemi ini agar jangan sampai ada masyarakat yang tidak makan," ucap Ikshan.

Diketahui, narasumber pada kesempatan tersebut, Staf Khusus Wakil Presiden Ikshan Abdullah, Walkot Kendari, Walkot Bekasi, Wawalkot Bandung, Bupati Bogor dan Walbup Kebumen. (eki)