TAPANULI UTARA - Ketua DPRD Tapanuli Utara Poltak Pakpahan mengingatkan kepala desa dan lurah agar tidak melakukan diskriminasi dalam pemberian segala jenis bantuan, baik dari pusat provinsi dan Pemkab.

Menurutnya, dalam pelaksanaan pemberian bantuan tersebut, jangan sampai ada terkait politik, baik dampak Pilkada atau Pilkades yang lalu ataupun mau jelang Pilkades mendatang. 

“Jika ada kepala desa yang melanggar aturan, laporkan ke kami, karena Pemkab juga sangat tegas tentang larangan pemberian bantuan dikait-kaitkan dengan politik”, ujar politisi PDIP tersebut, Rabu (20/5/2020).

Disela-sela peresmian jalan nasional Ir Soekarno, Poltak mengatakan, jika ditemukan terkait hal tersebut silahkan dilapor tertulis dan akan ditindaklanjuti mengingat berbagai jenis bantuan yang sudah disalurkan dan akan dibagikan.

“Dalam mensiasati banyaknya jenis bantuan inilah, kami dari DPRD Taput mengingatkan kepala desa dan lurah agar ekstra hati-hati ketika mendata masyarakat penerima bantuan. Jangan ada sampai terkait politik ataupun masalah lain. Harus dipahami bahwa Pandemi Covid-19 ini merupakan musibah dunia. Jadi para kepala desa dan lurah harus hati hati,” ujar Poltak yang juga Sekretaris DPC PDIP Taput.

Dalam kesempatan itu, Poltak meminta seluruh lapisan masyarakat agar jangan lengah untuk mematuhi SOP dan seluruh peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk memerangi Covid-19 .

"Jika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak dan sering cuci tangan ,jangan bepergian ke luar kota. Karena Covid-19 ini adalah “musuh” bersama, jadi seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali kita harus sepakat untuk mencegah Covid-19," pungkasnya. (als)