BEKASI - Puluhan massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan Kota Bekasi (AMPPI) kembali lakukan aksi di gedung kantor Pemerintah Kota Bekasi mempertanyakan kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dan menganggap dinas yang menangani bidang pendidikan itu dianggap gagal dalam pelaksanaan Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) periode 2022, Senin (18/7/2022).

Reza Irawan, selaku koordinator aksi menjelaskan pihaknya saat ini masih menyampaikan aspirasi yang serupa mengenai Pemerintah yag sebelumnya telah menyuarakannya di depan kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai SKPD yang bertanggungjawab terhadap dunia pendidikan.

"Tuntutan kita adalah tanggungjawab pemerintah terhadap pendidikan anak. Jangan biarkan satu anak pun terputus sekolah,"ucap Reza.

BACA JUGA : Dianggap Gagal, AMPPI Gruduk Disdik Kota Bekasi

Kepada palapapos.co.id, Reza juga menyampaikan  kekecewaanya terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi yang enggan menemui massa aksi. Dia menuding sikap tersebut sebagai cerminan pemimpin yang tidak peduli terhadap isu pendidikan.

"Kami kecewa karena Plt. Wali Kota Bekasi tidak turun menemui kami. Ini bentuk tidak pekanya kepala daerah terhadap masa depan anak bangsa. Kita mendesak Tri Adhianto Tjahyono menandatangani kesepakatan bahwa pemerintah menjamin anak bersekolah, terutama di sekolah negeri,"tukasnya.

Dia juga meminta kepada Plt Wali Kota Bekasi agar mengepaluasi kinerja Dinas Pendidikan karena dianggap pihaknya gagal menjalankan amanah undang-undang.

“Lakukan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan yang kami anggap gagal dalam menjalankan undang-undang terkait wajib belajar,”ungkapnya tegas.

Sekedar informasi, poin kesepakatan yang diusung massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan Kota Bekasi (AMPPI) antara lain:

1. Transparansi perjanjian Pemerintah dengan BMPS 2. Transparansi PPDB Online 3. Transparansi kursi kosong di SMP Negeri dan Swasta 4. Menjamin ribuan anak yang tidak tertampung dapat masuk sekolah negeri.

Penulis : Yudha