JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih ramah terhadap Aparatur Negeri Sipil (ASN) sehingga dapat sejalan dengan kebijakan pemerintah meningkatkan perekonomian Indonesia. “Harapannya kepada KPK  bicara tentang pencegahan, KPK tidak dianggap sebagai ancaman melainkan sebagai suatu institusi yang ikut menjaga,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Senin (9/12/2019). Selama ini KPK dianggap sebagai lembaga yang menakutkan dan mengancam di mata sejumlah pihak,  termasuk para ASN, sehingga perlu perubahan terhadap pemikiran tersebut. “Tugas paling berat KPK memindahkan mindset itu. Lalu menciptakan society yang based on trust,” ungkapnya. Ia menyebutkan melalui adanya konektivitas dan rasa saling percaya antara KPK dengan ASN dengan sendirinya akan tercipta situasi yang saling mendukung terutama terkait kebijakan pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi. “Mereka harus percaya dengan sistemnya karena kalau ASN merasa ini (KPK) partnernya maka akan terjadi trust sehingga ekonomi akan maju luar bisa,” ujarnya. Di sisi lain, jika tidak ada rasa saling percaya maka muncul sistem saling mencurigai yang mengakibatkan ASN ragu dalam mengambil keputusan sehingga berpotensi menghambat langkah untuk berkontribusi melakukan pembangunan. Terlebih lagi, menurut Sri Mulyani jumlah ASN yang memiliki niat untuk melakukan korupsi hanya sekitar 5 persen .  

“Saya percaya mungkin 95 persen ASN itu baik, bahkan 97,5 persen. Sedangkan yang memang mempunyai niat jahat itu sedikit, jadi kita harus memenangkan yang besar ,” katanya. Tak hanya itu, ia percaya bahwa membangun Indonesia sebagai negara yang bersih dan bebas korupsi merupakan upaya berkelanjutan sehingga harus terus dilakukan dan diperlukan koordinasi dari semua pihak. “Dalam birokrasi, saya percaya bahwa membangun sistem yang bersih adalan suatu upaya berkelanjutan. Enggak bisa hanya sekali dalam sutau periode atau event,” katanya. (red)