BEKASI - Anggota Fraksi PKS, Sardi Effendi meradang akibat tindakan para demonstran yang merangsek masuk ke dalam ruangan ketua DPRD Kota Bekasi , pada Kamis (12/12/2019) kemarin, dan memaksa untuk menemui massa aksi. Sardi menuding tindakan tersebut melecehkan lembaga terhormat DPRD Kota Bekasi dan mendorong Pansus KS-NIK.

“Kita sayangkan demo pendukung KS-NIK dengan melecehkan lembaga DPRD dengan mempersekusi ketua DPRD,” ketus Sardi kepada palapapos.co.id, Jumat (13/12/2019).

Selain memaksa menemui pendemo, Sardi juga mengecam kalimat-kalimat yang dilontarkan demonstran yang menurutnya sangat tidak pantas dilontarkan kepada wakil rakyat yang juga ketua dewan.

“Apalagi kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan dengan cara memaksa Ketua DPRD menemui unjukrasa,” ujar pria yang duduk sebagai Ketua Komisi IV ini.

Sardi juga menyayangkan giat unjuk rasa yang mengatasnamakan Harimau Patriot tersebut , tidak menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Menurut Sardi, Persoalan KS-NIK tidak akan selesai dengan demo dan aksi massa. Apalagi, dalam unjukrasa melibatkan para TKK dan GTK.

“Korlap aksi diduga berstatus Guru Tenaga Kontrak atau GTK di salah satu sekolah di Jatiasih. Saya minta Pimpinan DPRD bersikap terhadap pelecehan lembaga DPRD,” imbuhnya.

Selain itu, Sardi juga mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD untuk membentuk Pansus KS-NIK yang dinilai berimplikasi terhadap pelecehan kepada lembaga DPRD.

“Carut marut KS-NIK, saya minta pimpinan DPRD membentuk Pansus KS-NIK/Jamkesda, juga mengakomodir keinginan anggota untuk audit anggaran KS-NIK Tahun 2018-2019,” tukasnya.

Pengerahan massa seperti itu, kata Sardi, hanya membuat Kota Bekasi tidak kondusif dan tidak aman. Karena itu, Ia juga mengancam akan melibatkan Satgas PKS guna menandingi tudingan-tudingan yang dilontarkan ke partainya (PKS-red).

“Saya aka minta pimpinan partai mengerahkan satgas partai atas pelecehan simbol partai saya ini. Karena demontran menyebut PKS. Tunggu saja,” tandasnya.

Ketua DPW PKS Jawa Barat, Ahmad Syaikhu juga turut bersuara atas tindakan massa aksi terhadap Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J. Putro yang notabene  kader PKS.

Melalui rilisnya, mantan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2012-2017 itu menyatakan sebuah kesalahan saat kisruh kartu sehat semua dikambinghitamkan, terutama kepada ketua DPRD Kota Bekasi dari PKS.

“Sebagai orang yang pernah membidani lahirnya Kartu Bekasi Sehat (KBS) sebelum diubah menjadi KS, tentu saja tidak logis kalau PKS menolak pemberlakuan KS, justru dulu saya yang menginisiasi lahirnya KBS. Hanya saja, secara normatif tetap harus sejalan dengan berbagai aturan perundangan yang ada. Itulah yang diinginkan oleh PKS. Apalagi Ketua DPRD juga telah mengetuk palu pengesahan APBD 2020 yang di antaranya adalah persetujuan dilanjutkannya program kartu sehat,” jelas Syaikhu.

Dengan adanya demo dari berbagai pihak, termasuk para TKK, yang menimpakan kesalahan kekisruhan KS ini pada kader PKS yang tengah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi, Syaikhu menganggap hal itu salah alamat.

“Kisruh sebenarnya adalah masalah kesesuaian aturan yang belum sinkron antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

“Jika PKS terus disalahkan dan dikambinghitamkan, maka saya sebagai Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat akan memerintahkan kepada DPD PKS Kota Bekasi dan Fraksi PKS Kota Bekasi untuk mengambil sikap dan positioning yang tegas dalam kisruh KS ini,” tandasnya. (lam)

Baca Juga: Pernyataan KS-NIK Jadi Kontroversi, Pendemo Tuntut Ketua DPRD Kota Bekasi Mundur

Baca Juga: KS-NIK Dihentikan, Ketua DPRD Anjurkan Wali Kota Bekasi Koordinasi Dengan BPJS

Baca Juga: Pemkot Bekasi Pastikan KS-NIK Masih Bisa Dimanfaatkan