TAPUT - Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Tapanuli Utara (Taput) merencanakan menambah kuota peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai dari APBD pemerintah daerah setempat. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Taput, Janri Nababan kepada PALAPA POS, saat dikonfirmasi melalui selulernya, Jumat (2/10/2018). "Hingga tahun 2018 ini,Pemkab Taput sudah mengarusansikan 27 ribu jiwa penduduk sebagai peserta JKN yang biayanya dibebankan dari APBD Taput. Tahun depan, kuota peserta JKN gratis ini direncanakan bertambah," kata Janri Nababan. Dijelaskan Janri, pihaknya belum dapat memastikan berapa dana yang dapat ditampung pada APBD Taput 2019 untuk mengakomodir penambahan peserta JKN tersebut. Karena hal itu, katanya, menyangkut kemampuan keuangan daerah.

"Namun kalau dimungkinkan, kita akan mengusulkan permohonan tambahan dana untuk dapat mengakomodir penambahan kuota untuk sekitar 5 ribu atau bahkan 7 ribu jiwa penduduk yang ekonominya kurang mampu," ujar dia.

Baca Juga: PSC Dinkes Taput Turun Atasi Orang Gangguan Jiwa

Lebih jauh dijelaskan Janri, pada tahun ini, Pemkab Taput mengalokasikan dana sebesar Rp 7 miliar lebih untuk membiayai premi JKN dari 27 ribu jiwa penduduknya. Dana itu digunakan untuk membayar premi atau iuran peserta dengan tarif perorangan sebesar Rp 23 ribu setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.

“Kalau kita ingin menambahkan sekitar 7 ribu jiwa lagi, maka harus menelan dana hingga sekitar Rp 9 miliar atau bertambah Rp 1 miliar lebih," jelas dia.

Ditanyakan berapa persen jumlah masyarakat Taput yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN, Janri menjelaskan, saat ini sekitar 65 persen masyarakat Taput sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Para pesertanya, selain yang dibiayai APBD, ada juga peserta yang dibiayai APBD Provonsi dan dari Pemerintah pusat. Juga ada yang memiliki asuransi kesehatan untuk pegawai negeri dan keluarga serta peserta JKN mandiri.

"Sesuai dengan program Pemerintah Pusat tentang jaminan kesehatan semesta, semua warga Taput harus terdaftar sebagai peserta JKN. Kalau keuangan Taput terbatas, kita akan minta bantuan dari APBD provinsi maupun dari pusat untuk membiayai iuran penambahan peserta JKN tersebut," kata Janri optimistis. (eki)