BEKASI - DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019), kembali digeruduk masyarakat mengatasnamakan Pejuang Kartu Sehat. Kali ini, massa aksi menuntut DPRD Kota Bekasi bersama Eksekutif mencari solusi pergantian sementara program pelayanan kesehatan Kartu Sehat untuk masyarakat Kota Bekasi.

Koordinator aksi, Abdul Latif meminta DPRD Kota Bekasi wajib membuat surat rekomendasi dukungan ke Pemerintah Pusat untuk segera melanjutkan program KS.

"DPRD Kota Bekasi wajib membuat regulasi hukum berupa Peraturan Daerah atas Kartu Sehat Kota Bekasi. DPRD Kota Bekasi harus mendukung menjadikan Kartu Sehat (KS) menjadi program utama pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bekasi," katanya.

Massa aksi yang meminta bertemu dengan Ketua DPRD Kota Bekasi akhirnya diterima beberapa perwakilan Fraksi, diantaranya Sardi Effendi, Latu Hari (F-PKS), Evi Mafriningsiati (F-PAN), Arif Rahman Hakim, Rudy Heryansyah dan Janet Aprilia Stanzah (F-PDIP), Puspa Yani (F-Gerindra), Dariyanto, Uri Huryati dan Rasnius (F-Golkar Persatuan).

"Ini diluar kemampuan kami, silakan menyampaikan aspirasinya ke Presiden, Kemendagri dan DPR RI," kata Arif Rahman Hakim.

Sementara, Evi Mafriningsiati meminta masyarakat tidak meragukan DPRD Kota Bekasi dalam mendukung program kerakyatan. Hanya saja, Evi menilai ada aturan mengganjal program KS-NIK, sehingga DPRD belum bisa memastikan kelanjutan kedepannya.

"Ada aturan bertolak belakang dengan program KS-NIK. DPRD bukannya tidak mendukung, apalagi kita sudah mensahkan hampir Rp 400 milia untuk program KS-NIK pada APBD 2020," terang Evi.

Evi menghargai langkah konstitusi ditempuh Pemerintah Kota Bekasi berupa ‘Judicial Review’.

"Kita beri kesempatan Eksekutif yang sedang menyampaikan ‘Judicial Review’. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Yang penting pemerintah bisa menjamin kesehatan masyarakat secara gratis," tandasnya.

Terpisah, Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata menganggap wajar terjadinya gelombang aksi secara berurutan di DPRD Kota Bekasi. Apalagi, yang menjadi tuntutan masyarakat jaminan kesehatan menjadi pokok utama dalam kehidupan.

Mantan kader PKS itu berharap anggota DPRD periode 2019-2024 tidak risih dengan tuntutan dan aspirasi disampaikan rakyat.

"Soal demo, itu adalah hal yang wajar. Masyarakat mempertanyakan kepada para pelaku kebijakan mengenai empati. Ini adalah respon masyarakat yang harus dipandang positif," ujar Ariyanto.

Ariyanto mengungkapkan sikap politik partainya mendukung program KS-NIK dilanjutkan.

"Sikap politik Partai Gelora Indonesia Kota Bekasi mendukung segala program yang pro kerakyatan. Ini sejalan dengan konstitusi negara kita yang menjamin pelayanan kesehatan bagi rakyat. KS-NIK harus dilanjutkan," tandasnya. (lam)

Baca Juga: Pernyataan KS-NIK Jadi Kontroversi, Pendemo Tuntut Ketua DPRD Kota Bekasi Mundur

Baca Juga: Mahasiswa Tolak Penghentian Program KS-NIK

Baca Juga: Sardi Effendi Tolak Persekusi Ketua DPRD dan Dorong Pansus KS-NIK

Baca Juga: Pernyataan KS-NIK Jadi Kontroversi, Pendemo Tuntut Ketua DPRD Kota Bekasi Mundur

Baca Juga: Wali Kota Klarifikasi Penghentian Sementara KS-NIK Di Acara Suling

Baca Juga: KS-NIK Dihentikan, Ketua DPRD Anjurkan Wali Kota Bekasi Koordinasi dengan BPJS