BEKASI - Pemerintah Kota(Pemkot) Bekasi dan pihak rumah sakit diminta agar lebih transparan dalam mengelola program Kartu Sehat (KS) agar tidak terjadi penyalahgunaan yang berujung pada pembengkakan jumlah tagihan yang harus dibayar oleh Pemkot Bekasi.

"Saat ini tidak ada yang mengetahui, bahkan pasien sendiri, berapa jumlah yang telah dikeluarkan untuk perawatan di rumah sakit dengan menggunakan KS, " kata Nicodemus Godjang, salah seorang panelis dalam acara diskusi "Mengupas Tuntas 100 Hari Pemerintahan Rachmat Effendi dan Tri Adhianto sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, di Bekasi, Rabu (30/1/2019).

Menurut Nicodemus yang juga caleg DPRD Kota Bekasi dari PDIP itu, ketidak terbukaan informasi tersebut berpotensi menimbulkan "kongkalingkong" di antara pengelola anggaran.

Pengelolaan KS merupakan topik yang mendapat banyak sorotan pada diskusi yang dihadiri Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto itu dengan moderator, Zulkarnaen Alfisyahrin.

Panelis lainnya adalah Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah (IBM) Bekasi, Ahmad Zaenudin, dosen Unisma, Annafi Indra Tama, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Chairoman J. Putro dan Ketua Perempuan Amanat Nasional, Evi Mafriningsianti.

Selain dituntut transparansi pengelolaan, KS juga berpotensi menimbulkan pemborosan karena bisa tumpang tindih dengan program BPJS Kesehatan yang merupakan program nasional.

"Ada warga yang menolak KS karena sudah mempunyai BPJS atau asuransi kesehatan pribadi, tetapi tetap diberi kartu dengan alasan sudah menjadi program Pemkot," kata Ahmad.

Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran KS dialami oleh seorang ibu rumah asal Kecamatan Mustika Jaya yang pada beberapa waktu lalu dirawat nginap di RSUD Kota Bekasi.

"Saya sama sekali tidak diberi tahu berapa biaya pengobatan karena setelah setelah dirawat diperbolehkan pulang begitu saja, " kata perempuan yang tidak bersedia mengungkapkan jati dirinya itu.

"Meski demikian, saya sangat berterima kasih dan sangat terbantu dengan adanya KS. Proses perawatan di RSUD juga sangat baik dan tidak berbelit," lanjut dia.

Menanggapi soal transparansi dan potensi pemborosan anggaran, Tri Adhianto menegaskan bahwa pihaknya siap untuk melakukan evaluasi demi untuk mencari solusi terbaik.

"Kalau program KS terbukti sangat bermanfaat untuk warga, akan kita teruskan dan apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan adalah melakukan evaluasi dan mencari solusi terbaik, " kata Tri. (ant/rob)