BEKASI - Keterbukaan informasi publik oleh instansi pemerintahan diyakini Wakil Ketua Komisi Informasi Publik Jawa Barat, Budi Yoga dapat mendorong masyarakat berpartisipasi dalam mengambil kebijakan publik. Salah satu contohnya ialah soal anggaran yang disusun pemerintah.

“Jadi, informasi keuangan itu harus dibuka, biar masyarakat tahu bagaimana anggaran di susun. Kalau semakin pemerintah terbuka, maka ruang timbulnya hoaks semakin sempit, jadi nanti tidak ada lagi disinformasi terhadap pemerintah,” kata Budi Yoga, Kamis (5/9/2019).

Ia mengatakan, jika pemerintah membuka akes informasi publik seluas-luasnya, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, juga bagian rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Kalau kita buka Undang-Undang Dasar, ada tiga tujuan dalam kehidupan ber-Negara, pertama mencerdaskan kehidupan berbangsa, kedua kesejahteraan sosial, dan ketiga menjaga ketertiban dan perdamaian Dunia,” ujarnya.

Cara mencerdaskan kehidupan bangsa, yang pertama itu adalah memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

“Jadi kalau tiga tujuan itu tidak dilaksanakan, maka kita patut pertanyakan kontrak kita sebagai bangsa terhadap Negara,” kata Yoga.

Lanjut Yoga, Kota Bekasi masih memiliki pekerjaan rumah dalam pengelolaan informasi publik, diantaranya soal keterbukaan terhadap Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA).

“DPA itu wajib di buka. Walaupun kemarin dapat predikat 1, belum tentu dalam proses dinamikanya terbuka. Kota Bekasi termasuk yang masih banyak sengketanya,” bebernya. (lam)