BEKASI - Pemilihan Ketua Ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) se-Kecamatan Bekasi Selatan dan Bekasi Timur, Sabtu (29/2/2020) berlangsung kisruh. Kader partai berlambang banteng yang tidak puas akan memprotes sikap otoriter DPC ke DPP.

"Iya caos (kisruh). Kita lihat nanti setelah dilakukan Musancab. Kalau diperlakukan sama, maka kami akan bersurat kepada Ketua Umum, Ibu Megawati. Kita mengadukan bahwa terjadi penyalahgunaan kewenangan di DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi," ujar sumber palapapos.co.id yang meminta namanya disembunyikan.

Kisruh terjadi dikatakannya, akibat sikap otoriter DPC yang mengamanahkan kedua perwakilannya dalam memimpin Musyawarah Pengurus Ranting, yang ditengarai melanggar Peraturan Partai Nomor 9 Tahun 2019.

"Dalam peraturan sudah ditetapkan, seyognya ikutin prosedur fit and proper test untuk diikutsertakan menjadi Ketua Ranting. Ada beberapa Kelurahan yang tidak ikut tapi dijadikan ketua. Artinya ini ada kesengajaan yang dilakukan oleh oknum DPC untuk menjadikan orang-orang pilihannya menjadi Ketua dan Pengurus Ranting, sehingga menyebabkan caos," katanya.

Dia menyebut, salah satu kader loyal yang gagal terpilih adalah Nano dari Ranting Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur. Menurutnya, Nano adalah kader mumpuni dan layak menjadi Ketua, Sekretaris atau Bendahara Ranting.

"Yang caos Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan, sementara Ranting Bekasi Timur kondusif. Tapi, ada kejanggalan dalam menjalankan mekanismenya, salah satunya Nano yang ikut fit and proper test, tetapi dia tidak masuk dalam Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) Ranting. Memang kader loyal terkesan dibuang dan yang jadi orang-orang baru, notabene adalah tim sukses kedua dewan itu," kata sumber membeberkan bahwa DPC PDIP Kota Bekasi menunjuk Nicodemus Godjang dan Nuryadi Darmawan (Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi) sebagai perwakilan partai untuk memimpin sidang dan melaksanakan fit and proper test.

Kekesalan semakin menjadi, manakala kedua anggota dewan ini meminta kader yang tidak suka dengan keputusan tersebut keluar dari partai.

"Kalau DPC lebih otoriter, katanya kalau tidak suka dengan keputusan ini silahkan keluar. Otoriter yang dikedepankan. Sedangkan partai kita ini partai yang pertama yang menganut demokrasi dan pelopor partai pertama yang memiliki ISO. Nah ISO nya kemana?," sesalnya.

Sumber meminta agar kekisruhan ini menjadi perhatian DPP PDIP. "Kembali lagi bagaimana DPP menyikapi polemik yang terjadi di DPC PDIP Kota Bekasi. Kita menduga hal ini tidak diketahui oleh DPP," tandasnya.\

Sementara, Wakil Ketua Bidang Pemilu DPC PDIP Kota Bekasi, Nicodemus Godjang membantah terjadi caos saat pelaksanaan Musyawarah Ranting PDIP se-Kecamatan Bekasi Selatan dan Bekasi Timur. Bahkan, Nicodemus memastikan semua mekanisme dijalankan sesuai Peraturan Partai Nomor 9 Tahun 2019.

"Tidak ada caos, apalagi ribut-ribut, semua kondusif. Kalaupun terjadi hanya sebatas protes, wajar dalam proses seperti ini ada, ada yang keberatan biasa dalam demokrasi. Tapi pada akhirnya semua peserta menyetujui keputusan," kata Nicodemus Godjang saat dihubungi.

Mengenai pemilihan nama-nama yang masuk dalam kepengurusan Ranting, dijelaskan Nicodemus, sesuai dengan peraturan partai.\

Dia mengakui banyak nama yang tidak lolos fit and proper test. Sehingga, dengan dasar PP Nomor 9 Tahun 2019 tersebut, DPC mengambil alih dan menunjuk nama-nama yang dipandang layak.

"Pasal 51 menjelaskan bahwa DPC memiliki kewenangan mengambil alih jika dalam fit and proper test tidak ditemukan calon yang layak, maka DPC dapat mengambil calon lain diluar tersebut. Itu jelas peraturannya dan tidak ada pelanggaran," tegasnya.

Dalam komposisi kepengurusan baru ini, Nicodemus membeberkan terjadi regenerasi dan kaderisasi. Dikatakannya, banyak nama baru masuk dalam struktur KSB.

"Itu di mix, ada yang lama dan baru. Tetapi rata-rata baru. Ini dilakukan dalam rangka regenerasi kepengurusan dan kaderisasi. Kan tidak mungkin yang sudah dua kali menjadi pengurus masuk kembali," tandasnya. (lam)