KOTA BEKASI - Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan pada awal Mei 2024, saat ini Kota Bekasi masih mengalami kekurangan tenaga pendidik di Sekolah Dasar (SD) Negeri ataupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

Dikabarkan bahwa Kota Bekasi masih kekurangan 2.400 guru. Masing-masing di tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.700 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 700 guru.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman merasa prihatin dengan keadaan dan kondisi tersebut, Rabu (26/3/2025).

Selain itu Pemerintah Kota Bekasi hingga saat ini belum melakukan pelantikan terhadap Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Saya prihatin masalah kekurangan tenaga pendidik atau guru bukan hanya terjadi tahun ini namun beberapa tahun kebelakang," katanya.

"Artinya ini harus ada langkah serius dari Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto untuk bagaimana melakukan skema, ini kan bukan karena tidak ada Sumber Daya Manusia (SDM) nya tetapi tidak ada plotting guru Aparatur Sipil Negara (ASN)," sambungnya.

Lebih lanjut, Wildan menjelaskan terkait kekurangan tenaga pendidik harus segera di koordinasikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Saya pikir hari ini di semua sektor memang ada kebutuhan terkait SDM, akan tetapi saya kira harus ada skala prioritas supaya plotting yang segera harus dipenuhi itu adalah guru. Sekali lagi bukan persoalan SDM nya yang tidak ada, namun kuota plotting daripada ASN tersebut," ucapnya.

Pria asal fraksi PKB Kota Bekasi itu pun meyakini dengan disegerakannya pelantikan terhadap para Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa menambah jumlah guru ASN di sekolah.

"Saya juga meminta kepada Wali Kota Bekasi segera merumuskan itu agar setelah lebaran bisa di jadwalkan untuk pelantikan PPPK," pungkasnya.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi pun, lanjut Wildan harus segera melakukan follow up kepada bidang kepegawaian supaya ketersediaan guru lebih di prioritaskan.

"Dinas pendidikan untuk tolong melakukan follow up kebidang kepegawaian agar skema hari ini PPPK yang ada betul-betul plotting nya di prioritas kan untuk guru nya di perbanyak supaya masalah ini bisa terurai terkait kekurangan guru," tutupnya. (ADV).