JAKARTA – Ukuran penurunan kemiskinan dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5 hingga 6 persen, karena penanggulangan kemiskinan bukan hanya memberikan harga murah kepada masyarakat.

Hal ini dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menerima Laporan Akhir Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Istana Wapres Jakarta, Rabu (9/10/2019).

"Penanggulangan kemiskinan bukan hanya kita memberikan murah, tetapi mempunyai banyak segmen, pertumbuhan ekonomi 5-6 persen itu berarti ukuran kemiskinan telah menurun, pendapatan naik," kata JK.

Menurut dia, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di posisi menengah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga penguatan ekonomi masih menjadi tugas bersama untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut.

"Tentu kita harus mengupayakan lebih tinggi lagi agar memberikan lapangan kerja untuk mengatasi dan menanggulangi kemiskinan. Apabila lapangan kerja berkurang, maka berarti akan menambah kemiskinan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan menurunkan angka ketimpangan kesejahteraan.

"Sebab ketimpangan ini adalah akses terhadap kebutuhan dasar yang belum dipenuhi, seperti sekolah, sanitasi, kesehatan, listrik, dan air bersih. Itu harus terus dibangun untuk mengurangi kesenjangan," kata Bambang.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan menurun secara bertahap mulai dari 11,2 persen pada 2015; 10,86 persen pada 2016; 10,64 pada 2017; 9,82 persen pada 2018, dan 9,41 pada 2019. (red)