TAPANULI UTARA - Saat ini, penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara nasional sarat berbagai masalah yang bermuara pada defisit dana. Bahkan, mencuat kebijakan menaikkan iuran sebagai solusi ampuh membenahi pengelolaan BPJS Kesehatan.

Tentunya, dampak Defisit BPJS Kesehatan itupun sangat berpotensi mengganggu operasional maupun manajemen rumah sakit dan klinik swasta. 

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Tapanuli Utara, sebagai salah satu BLUD yang dewasa ini tengah membenahi pelayanan kesehatan bisa terkena dampak.

Direktur RSUD Tarutung Janri Nababan saat dimintai keterangannya terkait defisit BPJS kesehatan saat ini punya pengaruh menyatakan sangat terganggu. "Pasti sangat berpotensi mengganggu operasional manajemen kita," ujar Janri, Rabu (2/10/2019).

Kenyataan itu bisa dilihat berdasarkan tunggakan hutang BPJS Kesehatan ke RSUD Tarutung hingga Maret sampai Mei senilai Rp13 miliar.

"BPJS kesehatan masih menunggak ke RSUD dari Maret hingga Mei. Mereka membayar klaim pasien BPJS terakhir Februari," ungkapnya.

Itu masih tunggakan hingga Mei, sebut Janri, bagaimana lagi hutang bulan Juni hingga Oktober. "Kita sudah keluarkan operasional untuk menanggulangi pasien BPJS Maret hingga Oktober. Dan klaim kita yang disampaikan belum juga dapat kejelasan hingga kini," ungkapnya.

Tentunya, sambungnya, ini menimbulkan kegelisahan karena bila tidak dibayarkan operasional yang ditanggung berupa obat, jasa, listrik, insentif bakalan terganggu.

"Kita harapkan klaim hutang BPJS kesehatan cepat terbayar sehingga pelayanan di RSUD Tarutung tidak terganggu," pungkasnya.

Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Taput, Ronal NS Siagian saat dikonfirmasi di kantornya menyatakan, permasalahan defisit itu secara nasional. "Kita tidak pernah menerima keluhan terkait tunggakan BPJS kesehatan ke RSUD, itu darimana sumbernya?,"  ujarnya.

Ronal juga menyatakan, pembayaran itu melalui sistem aplikasi yang sudah berjalan sesuai SOP. "Saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak, silahkan saja konfirmasi ke Humas," katanya. (als)