BEKASI TIMUR - Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang berasal dari politisi partai berlogo banteng itu menegaskan, evaluasi Peraturan Daerah (Perda) menjadi agenda utamanya sebagai ketua Bapemperda. Diakui atau tidak, aturan yang sudah dibuat tersebut, tidak pernah dijalankan Pemerintah Kota Bekasi. 

"Kita akan liat Perda yang dibuat tapi tidak dijalankan. Ini akan kita tarik lagi, Perda mana yang tidak dijalankan,"  usai terpilih sebagai ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) periode 2019-2024. 

Menurutnya, banyak Perda yang selama ini sudah dibuat dan sudah disahkan. Namun, efektifitasnya belum sampai pada hasil pencapaian pembentukan perda. Hal ini disinyalir karena perda yang telah diproduksi tidak dijalankan Pemerintah Daerah. 

"Perda No 7 Tahun 2012 terkait penataan pasar modern dan toko modern di Kota Bekasi contohnya, dalam Perda ini diatur jarak toko modern tidak boleh berdekatan. Namun, faktanya sampai sekarang masih banyak ditemukan toko modern berdiri berdampingan. Ini contoh lainnya," ucapnya. 

Ironisnya, kata dia, berbagai persoalan yang jelas sudah diatur, semua dibiarkan dan tidak pernah ada eksekusi. Artinya Perda itu tidak berguna atau masih belum bisa difungsikan dengan baik. "Ini nantinya akan kita tegak kan agar Perda tersebut dijalankan," jelasnya.

Selain itu, Nico juga akan fokus mengevaluasi Perda-perda yang tidak produktif. Ia menginginkan, bagaimana Perda yang sudah dibuat bisa membawa perubahan dan mensejahterakan masyarakat kecil.

"Intinya, kita ingin Perda ini dibuat untuk berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Kita tidak memandang kuantitas Perda yang dibuat, tapi kualitas Perda itu sendiri," ujarnya.

"Kita akan melihat nanti seperti apa,  Perda yang dibentuk sudah dijalankan apa belum. Tujuan pembuatan Perda kan semata-mata untuk kepentingan masyarakat," tukasnya. (lam)