DOLOK SANGGUL - Menjelang pemungutan suara dalam pemilu serentak, Rabu 17 April 2019, pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) baru bisa mendistribusikan logistik pemilu di daerah itu pada H-2 dan H-1 dari gudang logistik KPU.

Meski keterlambatan pendistribusian logistik pemilu itu dipengaruhi lambatnya pengiriman pengganti surat suara yang rusak dari KPU RI, namun lemahnya kesigapan pihak KPUD menjadi pelengkap lambatnya distribusi logistik pemilu ke PPK. 

Sebab pada H-2 pemungutan suara, distribusi logistik itu baru bisa dilepas sekitar pukul 13:34 Wib dari gudang logistik.

Salah satu supir truk distribusi logistik pemilu, Benget Silaban kepada wartawan, Senin (15/4/2019) di Dolok Sanggul, mengaku mengeluh atas lemahnya kesiapan pihak KPUD Humbahas untuk memuat logistik ke dalam truk. 

Atas lemahnya kesiapan tadi, keberangkatan baru dilakukan pada pukul 13:30 Wib dari gudang logistik ke gudang PPK di Kecamatan.

“Situasi ini tidak seperti yang kita duga. Sebab koordinasi sebelumnya, bahwa truk logistik akan diberangkatkan pagi. Namun, karena kesiapan pihak KPU yang kurang, kita baru bisa start pada pukul 13:30 Wib,” terangnya.

Dijelaskannya, keterlambatan pemberangkatan truk logistik itu membuat mereka terkendala di tempat tujuan. Selain beberapa kendala dalam perjalanan, kendala lainnya tukang pundak untuk membongkar logistik dari dalam truk tidak berada di tempat.

“Tadi rekan kita ada yang sampai di tempat tujuan pada pukul enam. Untuk putar balik ke Dolok Sanggul, mereka harus menunggu malam sebab tukang pundak membongkar dari truk. Kalau saja pemberangkatan dilakukan pagi hari dari gudang logistik KPU, mungkin situasinya tidak seperti itu,” kata Benget.

Menyikapi hal itu, pengamat Pemilu di daerah itu, Deliani Saragih kepada wartawan di Dolok Sanggul, mengatakan, bahwa idealnya distribusi logistik pemilu harus dilakukan pada H-3 sebelum pemungutan suara dan mendahulukan daerah terjauh. 

Namun, sambungnya, kalau distribusi dilakukan pada H-2 untuk daerah terjauh, para petugas bisa saja kewalahan dan kelabakan dengan sejumlah kendala yang mungkin terjadi.

Menurutnya, jika pemberangkatan dilakukan tengah hari, ada kemungkinan waktu untuk truk putar balik dan jikapun ada kendala bisa diantisipasi. 

“Harusnya pukul delapan pagi, distribusi logistik itu sudah bergerak. Kalaupun, misalnya ada kendala hujan atau jalan longsor bahkan kendala lainnya, situasi masih bisa ditangani dengan cepat,” ujarnya.

Dia memaparkan, bahwa logistik kotak suara pemilu 2019 terbuat dari kertas (kardus-red). Jadi kalau kena hujan, sekalipun itu ada plastik pembungkus namun itu sangat riskan.

“Penyelenggara harus profesional. Jangan sampai hal penting menjadi hambatan di lapangan. Nanti penyelenggara di lapangan sudah siap menunggu, tapi logistik tidak kunjung datang. Kita harus memprediksi kondisi alam dan cuaca. Kalau H-2 distribusi daerah terjauh, startnya harus pagi, jangan sampai tengah hari,” tukasnya.

Mendukung distribusi tadi, pihak KPU harus menyiapkan jasa tukang pundak untuk memuat dan membongkar logistik dari truk. Kalau masalah anggaran, itu bukan alasan karena semua ada anggaran untuk semua kegiatan.

“Ke depan, ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai tersendat pemilu karena logistik yang kurang atau karena kendala dilapangan disebabkan cuaca atau kondisi alam dan KPU harus memperkirakan itu. Pada H-2, harusnya logistik sudah stand by di desa,” jelasnya.

Selanjutnya, mantan penyelenggara pemilu itu menambahkan, bahwa melaksanakan tugas-tugas KPU, fungsi sekretaris itu harus kuat memonitor dan memandu petugas sekretariat untuk bekerja maksimal. 

Komisioner juga bisa memerintahkan sekretaris untuk melakukan tugas, selanjutnya sekertaris yang mengkomandoi rekannya untuk melaksanakan tugasnya.

Disebutkan bahwa belum ada pejabat defenitif sekretaris KPUD Humbahas, Deliani justru mengatakan, bahwa pelaksana tugas (Plt) sekretaris harus mampu memback-up tugas sekertaris, karena mereka itu mengelola anggaran.

Diakuinya, kelemahan KPUD Humbahas terlihat di manajeman. Plt Sekertaris mungkin tidak berani ambil resiko untuk setiap kegiatan. Tapi perlu diketahui, Plt Sekretaris sebenarnya tidak perlu takut. Jika komisioner kasih kepercayaan dan komisioner mengetahui titik rawannya, tentunya semua itu bisa ditangani.

“Kalau kita lihat situsi sekarang ini, Plt sekretaris disini kurang mampu memanejemen atau mengkomandoi petugas KPUD. Komioner pun disitu tidak tegas, tidak bisa menghempang keadaan yang ada,” ujarnya.

Ditambahkannya, jika para komisioner merasa masih baru dan belum terbiasa, itu bukan alasan. Karena mereka yang terpilih sebagai komisioner KPUD sudah dianggap profesional. Sehingga tidak ada alasan, mereka masih baru atau masih gamang dalam tugas, namun mereka dituntut profesional. 

“Kelemahan sekretariat adalah kelemahan komisioner juga, karena memakai lembaga dan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” tegasnya.

Terpisah, Ketua KPUD Humbahas, Binsar Pardamean Sihombing kepada wartawan mengakui kelemahan pihak KPUD dalam hal distribusi logistik ke PPK.

Kelemahan tadi katanya karena miss komunikasi internal. Pun demikian, hal itu sudah dievaluasi dan sudah clear. Kedepan, harapannya, miss komunikasi itu tidak terjadi lagi, sehingga semua tugas-tugas KPUD Humbahas dapat berjalan lancar. (and)