TAPANULI UTARA – Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan telah mengambil langkah menyurati Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menanggapi aksi demo warga Desa Banuaji IV, Kecamatan Adiankoting, yang lahan pertaniannya terkena dampak akibat keluarnya cairan panas bercampur gas Hidrogen Sulfida (H2S).

“Ya benar, dampak dari fenomena alam berupa cairan panas bercampur gas H2S di Desa Banuaji IV membuat adanya 16 KK warga yang punya lahan seluas 11 hektar terdampak," kata Bupati Nikson via selular kepada palapapos.co.id, Selasa (25/2/2020).

Bupati menyatakan usai warga menyampaikan keluhannya pihaknya langsung menyurati Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Kita langsung surati pertanggal 17 Februari ke Pak Presiden dan Menteri LHK perihal dampak warga kita yang tidak bisa mengolah lahan pertaniannya akibat fenomena alam tersebut," kata Bupati.

Bupati dalam suratnya meminta penggantian lahan dari kawasan hutan mengingat lahan yang saat ini dilarang didekati warganya sudah terkontaminasi gas beracun.

“Sudah keluar hasilnya bahwasanya gas H2S itu lewat ambang batas dan berbahaya sesuai keterangan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Penyakit (BTKLHPP) Kelas I Medan," imbuhnya.

Untuk menguji lebih lanjut apa penyebab keluarnya cairan panas itu, Nikson mengaku telah menyurati Kementerian ESDM.

“Sudah kita layangkan tanggal 18 Februari selang sehari surat ke Presiden dan Menteri LHK," tambahnya.

Terkait berbagai upaya yang telah dilakukan, pasca laporan warga terkait adanya fenomena cairan panas bercampur gas pertanggal 21 Oktober 2019, Nikson menyebutkan telah mengambil berbagai upaya.

Dimulai memerintahkan tim monitoring dari Dinas Lindup melakukan survey lokasi dan fakta adanya tercium aroma Belerang (diduga gas H2S).

“Itu langsung keesokan harinya, dan kita minta warga menjauhi lokasi menunggu kita minta dari BTKLHPP untuk uji laboratorium. Bahkan minta dipasang Police Line disekeliling luasan yang terdampak," ungkap Bupati.

Selanjutnya tanggal 17 Desember 2019, tim ahli dari BTKLHPP Kelas I Medan turun melakukan pengujian sampel gas.

Kemudian pada 10 Februari 2020 Bupati menyebutkan memerintahkan OPD terkait bersama Camat dan Kepala Desa melakukan pertemuan dengan warga sekaligus melakukan survey serta meminta warga bersabar menunggu hasil.

Lalu pada 11 Februari, Komisi C DPRD juga turun untuk melihat kondisi masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan keesokannya bersama Dinas Lindup turun menyambangi BTKLHPP di Medan.

“Dan memang hasilnya tingkat terdapat gas H2S yang melebihi ambang batas yang dapat mengganggu kesehatan dan tanaman. Makanya tindakan kita menyurati Pak Presiden dan Menteri LHK mohon penggantian lahan sehingga warga terdampak bisa bertani," katanya.

Nikson berharap surat yang dilayangkannya bisa cepat direspon.

“Semoga cepat direspon, sehingga warga Desa Banuaji IV yang terdampak bisa bertani dan juga Menteri ESDM menurunkan tenaga ahli untuk menyimpulkan kejadian tersebut sehingga kita bisa mengambil solusi yang tepat," pungkasnya.

Terpisah, Kadis Lindup Heber Tambunan mengatakan pihaknya atas perintah Bupati tetap mengawal permohonan tersebut.

“Pak Bupati sejak awal cukup responsif atas keluhan warganya, beberapa kali kita turun menjumpai warga terdampak. Dan harapan juga nantinya Kementerian akan menanggapi surat Pak Bupati terkait permohonan penggantian lahan," harapnya. (als)