BEKASI - Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak meminta Wali Kota tidak melarang warga luar Kota Bekasi berobat di Kota Bekasi. Ia menilai, pembatasan tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Berobat adalah rasa kemanusiaan. Jangankan hanya beda kota atau kabupaten, beda suku, agama, ras dan kewarganegaraan rumah sakit tidak boleh membatasi pasien berobat," tegas Abdul Rozak menanggapi pelarangan warga Kabupaten Bekasi berobat ke Kota Bekasi, Jumat (20/3/2020).

"Saya harap pak Wali punya jiwa nasionalisme dan rasa kemanusiaan. Tidak ada warga mana pun yang ingin sakit, tapi jangan larang mereka berobat," tegasnya.

Diakuinya, saat ini Kota Bekasi memang tengah mengalami situasi darurat karena banyak warga suspect Covid-19. Namun demikian, alasan tersebut tidak rasional jika membatasi warga Kabupaten Bekasi memeriksakan diri atau berobat ke wilayah Kota Bekasi.

"Saya tanya, bagaimana jika sebaliknya, ada warga Kota Bekasi yang dilarang berobat ke Jakarta atau daerah lainnya karena RS di Kota Bekasi tidak mampu melayani?. Saya kira pernyataan pak Wali berlebihan," ketus politisi yang akrab disapa Bang Jack ini.

Secara histori, sambungnya, Bekasi memiliki sejarah panjang sebelum dimekarkan menjadi dua wilayah administrasi. Sehingga, kata Bang Jack, Wali Kota dapat melihat itu sebagai pertimbangan sebelum mengambil sebuah kebijakan kontroversial.

"Bekasi asal muasalnya sama dan tidak terpisahkan. Jangan karena masalah ini kita menjadi penyelenggara pemerintahan yang kejam dan tidak manusiawi," ujarnya.

Selain itu, Bang Jack juga menyoroti pelarangan Shalat Jumat bagi umat islam di masjid. Menurutnya, jangan hanya masjid yang menjadi sasaran kebijakan, namun juga pusat pelayanan dan pusat keramaian lainnya di ‘lockdown’.

"Harusnya juga ditutup Terminal, Stasiun, Mall, Gedung Pertemuan dan sejenisnya. Kantor harusnya diminta tutup karena sekolah sudah diliburkan, ini kurang efektif hanya anak-anak saja di rumah sementara orang tuanya kerja keluar rumah," papar Bang Jack.

Kebijakan ‘lockdown’ sendiri, merupakan langkah preventif yang perlu diapresiasi. Namun pemerintah harus matang dalam menerapkan kebijakan ini.

"Kita harapkan kebijakan lockdown dengan pertimbangan yang matang. Sehingga tidak berefek buruk ke depannya," tandasnya. (lam)

Baca Juga: MUI Kota Bekasi Minta Warga Hormati Keputusan Pemerintah

Baca Juga: Anggota DPR Dari PDIP Sukur Nababan Kunjungi Pantai Muaragembong

Baca Juga: Cegah Penyebaran Covid 19, THM di Kota Bekasi Diminta Tutup