KOTA BEKASI - Figur Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Tri Adhianto berpotensi terpilih kembali dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029 mendatang.

Namun yang perlu diketahui bahwa seorang politisi harus pandai menjaga tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sendiri, Jum'at (20/6/2025).

Menurut hasil survei yang disajikan oleh Lembaga Studi (LS) Visi Nusantara (Vinus) saat ini tingkat kepuasan masyarakat Kota Bekasi terhadap kepemimpinan Tri Adhianto bersama wakil nya Abdul Harris Bobihoe mencapai 72,02 persen. Persentase tersebut tentunya harus terus dipertahankan ataupun ditingkatkan ketika Tri Adhianto ingin terus memimpin Kota Bekasi di periode selanjutnya.

"Justru tingkat kepercayaan yang tinggi akan menjadi beban bagi karier politik kedepan, itu beban nya tidak sederhana. Kalau cacat sedikit saja masyarakat bisa kecewa, tapi ketika kemudian kepercayaan publik ini dipelihara maka potensinya berpeluang," ucap Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yus Fitriadi.

Selain itu menurutnya, banyak variabel yang bisa bisa dijadikan sebagai penentu keberhasilan seorang politisi dalam pertarungan Pilkada 2029 mendatang. Kendati begitu, ia pun berpesan kepada kepala daerah yang saat ini memimpin untuk tetap menjaga citra positif kepada masyarakat.

"Banyak variabel untuk menyongsong Pilkada 2029, tapi yang pasti apapun kondisinya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang baru menjabat sudah dipastikan akan mencalonkan kembali. Urusan tetap berkoalisi atau tidak itu urusan lain," ungkapnya.

Namun dilain sisi, dalam perjalanan 100 hari kerja Wali Kota, Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan dalam periode saat ini.

"Kebutuhan hal dasar itu adalah pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan harga bahan makanan pokok. Tiga itu dari keinginan masyarakat Pemerintah harus hadir," ungkapnya.

Berbicara, menunjang sektor pendidikan, kesehatan dan pemenuhan hak-hak dasar dan bahan pokok lainnya dibutuhkan secara infrastruktur yang memadai.

"Kebutuhan tidak hanya menyoal sekolah, Kalau sekedar periksa kesehatan penyakit bisa saja dibantu. Kebutuhan masyarakat itu. Terlebih, persoalan ekonomi. Tapi untuk menuju ke arah situ, tidak mungkin pemenuhan hak dasar tidak hadir," tutupnya. (Yud).