KOTA BEKASI - Ketua Harian Komite Olahraha Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi, Agus Irianto, menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat hanya merekomendasikan agar sisa penggunaan dana hibah di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terlebih Agus mengungkapkan, dengan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) bukan karena penyimpangan, melainkan akibat efisiensi belanja, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), serta keterbatasan regulasi dalam pelaksanaan hibah.

“Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, kami telah meminta pendampingan dari Inspektorat Kota Bekasi untuk melakukan verifikasi, dan hasilnya sudah kami terima sebagai bahan perbaikan tata kelola,” katanya, Senin (23/6/2025).

“KONI tidak menggunakan anggaran secara berlebihan dan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Prinsip kami adalah patuh pada regulasi,” sambungnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada penyelewengan, kehilangan, atau penggelapan dana. Dana sisa masih tersimpan di kas KONI dan akan digunakan untuk mendukung kelanjutan program pembinaan keolahragaan, termasuk operasional kelembagaan serta pengajuan dana hibah tahun anggaran 2025.

Agus menyatakan bahwa baik hasil audit Inspektorat maupun BPK tidak menemukan adanya kerugian keuangan daerah. Semua penggunaan dana hibah telah dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan dituangkan dalam laporan resmi.

“Temuan dalam audit hanyalah catatan administratif sebagai bagian dari evaluasi tata kelola, bukan indikasi pelanggaran hukum,” katanya.

Selain itu agus menyatakan bahwa pihaknya saat ini tetap terbuka untuk klarifikasi dan komunikasi lebih lanjut guna menjaga objektivitas informasi dan nama baik institusi olahraga di Kota Bekasi. (***).