MEDAN - Untuk kedelapan kalinya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (LHP-LKPD) Tahun anggaran 2021 yang diserahkan kepada Bupati Taput Nikson Nababan didampingi Ketua DPRD Poltak Pakpahan, Sekda Indra Simaremare oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan Rabu (27/4/2021).

Kedelapan kalinya secara berturut-turut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berhasil memperoleh opini WTP sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 dibawah kepemimpinan Bupati Nikson Nababan

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan, mengatakan, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas LKPD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara secara tepat waktu.

Usai menerima, Bupati Taput Nikson Nababan mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran yang mampu mempertahankan prestasi dan telah bekerja keras sehingga kembali meraih opini WTP delapan kali berturut-turut. Dia berharap,  kedepan tetap fokus untuk melakukan perbaikan - perbaikan untuk lebih baik.

"Terimakasih juga kepada tim BPK yang telah melakukan audit selama 25 hari di Kabupaten Tapanuli Utara, semoga ini menjadi cambuk bagi kami untuk semakin meningkatkan kinerja untuk tahun-tahun yang akan dating, sehingga temuan pemeriksaan di lapangan dapat diminimalisir,"ujar Nikson.

Penulis : Alponso/ Hengki