KOTA BEKASI - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai upaya dalam mengatasi tantangan di sektor pendidikan dan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kota Bekasi.

Menurut Ahmadi, salah satu persoalan mendesak yang perlu mendapat perhatian serius adalah kekurangan tenaga pendidik di sekolah-sekolah negeri, Kamis (20/11/2025).

Saat ini kita kekurangan sekitar 1.400 guru, dan diperkirakan hingga tahun 2026 jumlahnya bisa mencapai 2.400 guru karena banyak yang memasuki masa pensiun,” kata Ahmadi.

Ahmadi menilai, penyelesaian persoalan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah semata. Diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan tinggi.

"Tidak bisa pemerintah menyelesaikannya sendiri. Harus ada kolaborasi dengan organisasi, kampus, dan berbagai pihak lain,” tegasnya.

Komisi IV DPRD, kata Ahmadi, telah mendorong terjalinnya kerja sama antara Pemkot Bekasi dan sejumlah universitas, seperti UNISMA Bekasi serta Universitas Padjadjaran Bandung, guna meningkatkan kualitas dan ketersediaan guru di wilayah tersebut.

Sebagai langkah solutif, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan kini tengah menjalankan program kerja sama dengan beberapa kampus untuk menugaskan mahasiswa pendidikan menjadi tenaga pengajar sementara di sekolah-sekolah.

“Mereka akan mendapat honor sekitar lima ratus ribu rupiah per bulan dan sertifikasi pengalaman mengajar yang bisa digunakan setelah lulus,” jelasnya.

“Ada MOU selama enam bulan. Saat masa libur, mereka fokus membantu di sekolah. Ini langkah kreatif untuk mengatasi kekurangan guru tanpa melanggar aturan Kemendikbud,” pungkasnya. (ADV).