Bupati Taput Nikson Nababan saat menjadi narasumber acara kegiatan finalisasi penyusunan RIP, Renstra dan Renov IAKN Tarutung 2019. PALAPAPOS/Hengki Tobing

TAPANULI UTARA - Gagasan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan berdirinya sebuah Universitas Negeri Tapanuli Raya (UNTARA) ternyata bukan hanya sekedar keinginan. Tetapi merupakan sebuah kebutuhan berdasar hasil kajian, baik dari sisi akademis maupun dampak ekonominya terhadap masyarakat berada di kawasan Tapanuli Raya.

Tim ahli diketuai Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA mengkaji, ada dua hal dianggap merugikan kawasan Tapanuli Raya dengan belum adanya Universitas Negeri di kawasan tersebut.

Pertama, mengalirnya uang ke luar dari Tapanuli ke Kota Medan maupun Jawa, karena lulusan SMA/SMK dari Tapanuli Raya melanjutkan kuliah ke universitas negeri maupun swasta favorit di Medan maupun di Pulau Jawa.

Kedua, terjadi brain drain, yakni migrasi orang-orang pintar ke luar Tapanuli dan sebaliknya masyarakat gagal di perantauan akhirnya pulang ke kampung.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Tapanuli Utara tahun 2018, jumlah siswa SMU dan SMK (Negeri dan Swasta) kelas XII tahun 2016-2017 sebanyak 18.155 dengan rincian 11.613 siswa SMA dan 6.542 siswa SMK.

Sementara itu, angka partisipasi murni (APM) pada tahun 2018 melanjut ke jenjang perguruan tinggi mencapai 18,53 persen. Hal itu berarti siswa/i jenjang SMA/SMK melanjutkan ke perguruan tinggi kurang lebih sekitar 3.268 orang.

Jika setiap keluarga mengirimkan rata-rata Rp 2.000.000 per bulan untuk biaya hidup setiap anak, berarti uang ke luar dari Kabupaten Tapanuli Utara mencapai Rp 6.535.800.000 per bulan. Bila dihitung pengeluaran selama setahun mencapai angka kurang lebih Rp 78 miliar.

Di sisi lain, banyak lulusan SMA/SMK tidak melanjutkan pendidikan akibat daya tampung perguruan tinggi terbatas atau karena faktor kemampuan ekonomi keluarga atau orangtua yang tidak mampu melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke perguruan tinggi, apalagi kalau harus menguliahkan anak ke luar daerah. Hal ini mengakibatkan angka partisipasi lulusan SMA/SMK melanjut ke jenjang perguruan tinggi di kawasan Tapanuli Raya dan Pulau Nias masih jauh dari target Nasional.

Dan karena itu, pendirian UNTARA diharapkan dapat menjadi pengungkit besar dan berkesinambungan pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara, yakni menciptakan lumbung sumber daya manusia berkualitas.

Ketua DPD RI La Nyala Mattalitti menyatakan dukungannya atas rencana pendirian Universitas Negeri Tapanuli Raya. PALAPAPOS/Hengki Tobing

Selain itu, pendirian universitas diharapkan akan melahirkan multi dampak antara lain meningkatkan akses pendidikan tinggi dan kualitas sumber daya manusia dalam rangka percepatan pembangunan khususnya kawasan Danau Toba sehingga pengembangan kawasan tersebut dapat dinikmati generasi muda Batak.

Poin di atas sangat penting agar mereka tidak sekedar menjadi penonton bahkan korban laju pembangunan kawasan Danau Toba sekarang dan yang akan datang. Untara diharapkan akan menjadi “Tugu Na Mangolu”.

Tim ahli membuat sebuah perbandingan, Kota Malang dengan luas hanya 110,06 Km2 memiliki 62 pendidikan tinggi, mulai dari akademi, sekolah tinggi dan universitas.

Kehadiran fasilitas pendidikan tinggi berdampak positif dalam meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan untuk generasi muda, meningkatnya investasi dan membuka peluang keragaman pekerjaan seperti kuliner, pondokan mahasiswa dan toko buku.

Tahun 2018 Kota Malang menerima 22.687 mahasiswa baru. Keberhasilan diraih oleh Kota Malang bukti kerjasama saling mendukung antara pemerintah daerah dengan universitas.

Sementara itu, Provinsi Sumatera Utara hanya memiliki 3 perguruan tinggi negeri yakni 2 Universitas dan 1 Politeknik, Provinsi Jawa Timur sendiri sudah memiliki 17 perguruan tinggi negeri, Aceh memiliki 7 perguruan tinggi negeri, Sumatera Barat memiliki 5 perguruan tinggi negeri dan Kota Yogyakarta memiliki 4 perguruan tinggi negeri.

Jadi, ketertinggalan jumlah perguruan tinggi negeri di Sumatera Utara sangat nyata sehingga pendirian perguruan tinggi negeri seperti UNTARA sangat logis dan dibutuhkan.

Namun, mendirikan sebuah universitas di tingkat kabupaten bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Keinginan Bupati Tapanuli Utara, Drs Nikson Nababan, M.Si dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Sarlandy Hutabarat, SH, mendirikan universitas di Kawasan Tapanuli Raya dengan mengusulkan transformasi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung tentunya mendapat tantangan dari beberapa pihak.

Ada beberapa tantangan dalam transformasi IAKN Tarutung menjadi Universitas Negeri Tapanuli Raya. Diantaranya kehadiran lembaga pendidikan tinggi dari perguruan tinggi swasta ternama dan luar negeri di Sumatera Utara, mengintegrasikan sumber daya manusia dan Prodi IAKN Tarutung dengan (cikal bakal) UNTARA.

Bupati Taput Nikson Nababan di beberapa kesempatan selalu mendengungkan pendirian Universitas Negeri Tapanuli Raya. PALAPAPOS/Hengki Tobing

Apalagi, transformasi ilmu agama (Kristen) menjadi universitas pada banyak hal, berbeda dengan transformasi ilmu agama (Islam) menjadi universitas. Karena transformasi ilmu agama Islam (Islamic Studies) menjadi universitas lebih mudah.

Padahal di satu sisi, usulan mentransformasi IAKN Tarutung menjadi universitas terpaksa ditempuh, mengingat saat ini adanya moratorium (penghentian sementara) pendirian universitas negeri baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Dan berdasar serangkaian kajian telah dilakukan, tim ahli telah memberikan rekomendasi bahwa, pendirian universitas negeri melalui transformasi IAKN Tarutung menjadi Universitas Negeri Tapanuli Raya di Kawasan Tapanuli Raya layak dilakukan dengan berbagai fakta objektif berikut:

Pertama, jalur politis elit antara Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara melalui Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dengan elit politik di Jakarta terbuka lebar.

Kedua, sebagaimana kajian agama umumnya (baik Islamic Studies dan Christian Studies) yang mengalami penurunan jumlah mahasiswa dan kesenjangan prodi dengan tuntutan revolusi industri 4.0 maka transformasi dimungkinkan terealisasi.

Ketiga, kajian tim ahli menyebutkan, alumni dan orang tua mahasiswa juga disebut mulai mengeluhkan masa depan para alumni IAKN Tarutung dianggap kurang kompetitif di dunia kerja sementara profil lulusan menjadi guru agama dan pendeta relatif semakin terbatas karena masing-masing konggregasi gereja sudah memiliki sekolah guru agama dan pendeta.

Keempat, pemangku kepentingan seperti Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan pemerhati pendidikan di Medan juga memberikan dukungan dengan pertimbangan rasional bahwa dunia pendidikan dan parawisata secara bersamaan akan menjadi pendulum ganda yang berdampak besar terhadap pengembangan kawasan di Tapanuli Raya.

Terakhir, kehadiran suatu universitas negeri di Tapanuli Raya nantinya diharapkan dapat menghadirkan sumber daya manusia yang handal baik dalam pengembangan universitas sebagai dosen dan bahkan bermanfaat bagi pengembangan wilayah.

Demikian dengan kehadiran calon mahasiswa dan mahasiswa akan membawa uang untuk dibelanjakan di Tapanuli Utara yang mana akan dapat menjadi modal menggerakkan berbagai sendi aktivitas perekonomian, mulai dari bisnis perumahan, kuliner rumah makan, penginapan dan sebagainya.

Keberadaan UNTARA juga akan mengurangi uang keluar (capital out flow) dan membantu mengurangi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orang tua sehingga diharapkan kegiatan ekonomi di wilayah Tapanuli Raya dapat berkembang.

Selain itu, keberadaan universitas negeri di kawasan Tapanuli Raya akan melengkapi fasilitas lainnya yang sudah tersedia saat ini, seperti dengan adanya Bandara Silangit, Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi serta kawasan Danau Toba yang masuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Prioritas (KSPN), sehingga akan menambah daya tarik orang untuk berkunjung ke kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata ataupun kawasan pendidikan menyediakan universitas negeri.

Namun, melihat realitas aliansi dari internal IAKN Tarutung terkait transformasi IAKN Tarutung, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara penting tetap melakukan renegoisasi dan reposisi.

Diperlukan juga dukungan kebijakan dalam melakukan proses transformasi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung menjadi universitas negeri mengingat adanya aspek-aspek yang harus ditempuh dalam hal legalitas pengalihan mengingat IAKN merupakan kewenangan Kementerian Agama sedangkan universitas negeri yang akan terbentuk nanti berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan sehingga perlu kebijakan dan dukungan dari pihak-pihak berkepentingan terhadap terbentuknya Universitas Negeri di Tapanuli Raya. (avd)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Beralih Fungsi, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Desak Pemkot Tertibkan Apartemen

BEKASI - Apartemen dan rumah susun sebagai rumah vertikal belum sepenuhnya menjadi tempat tinggal bagi penghuninya. Di Kota Bekasi sendiri banyak apartemen dan rumah susun yang saat ini sud

Ini Cara Menjadi Peserta Vaksin di Kota Bekasi

BEKASI - Antusiasme warga Kota Bekasi untuk lakukan vaksinasi mengalami peningkatan dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan untuk mencegah penyebaran covid-19 di Kota Patriot. Sebelumnya Presi

Hindari Kecurangan, Bapemperda Kota Bekasi Usulkan Pajak Parkir Online

BEKASI – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi mengusulkan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak berbasis online. Hal ini dilakukan unt

Ketua Komisi I DPRD Kota BekasiJaring Aspirasi Warga

BEKASI - Keluhan warga mengenai infrastruktur dijawab langsung Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak, pada kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat, Kamis (6/5/2021).

<

PDI Perjuangan Kota Bekasi Apresiasi Kinerja Tenaga Kesehatan

BEKASI - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi, Heri Purnomo mengaku sangat mengapresiasi kinerja tenaga medis Kota Bekasi dalam menangani wabah pandemi covid 19. Politisi

Aksi Bupati Nikson Lindungi Ekonomi di Kala Pandemi

TAPANULI UTARA - Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang mewabah sejak awal Maret di Indonesia, mengakibatkan dampak bukan hanya ancaman kesehatan. Tapi juga berdampak terhadap lesunya