Bupati Taput Nikson Nababan saat melepas pasien Covid-19 yang sembuh setelah dirawat di RSUD Tarutung. PALAPAPOS/Hengki Tobing

TAPANULI UTARA - Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) yang melanda dunia, membuat negara-negara di belahan dunia menetapkan berbagai kebijakan dan langkah-langkah dalam menangani dan mencegah penyebaran wabah mematikan yang pertama sekali ditemukan dari Wuhan, China, akhir Desember 2019, lalu.

Tidak terkecuali di Indonesia. Sejak terkonfirmasi pasien 01 positif Covid pada awal Maret, sejumlah langkah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 langsung dilakukan.

Di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Bupati Drs. Nikson Nababan, M.Si juga langsung menujukkan reaksi cepatnya, apalagi setelah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarutung milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput) sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara.

Sejumlah kebijakan dilakukan Bupati Nikson dalam menyikapi wabah Covid-19. Diantaranya program penanganan dampak kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaringan pengaman sosial melalui pemberian bantuan sosial biaya pendampingan hidup. Bupati Nikson menyadari, dalam menghadapi pandemi, kesehatan dan perekonomian harus dijaga bersamaan karena kesehatan dan perekonomian ibarat dua sisi mata uang tak terpisahkan.

"Di satu sisi kesehatan sangat penting. Tetapi di sisi lain tidak makan juga tidak akan sehat, dan tidak sehat tidak bisa bekerja," begitu analogi yang dipaparkan Bupati Nikson salam menghadapi pandemi Covid-19.

Bupati Taput Nikson Nababan saat membagi dan memakaikan masker kepada kaum lansia. PALAPAPOS/Hengki Tobing

Di awal Maret itu juga, Bupati Taput Nikson Nababan langsung merefocusing sekitar Rp 36 miliar dana untuk penanganan dampak Covid-19. Dana tersebut hasil penyisiran anggaran-anggaran di tiap-tiap dinas yang tidak prioritas lalu dimanfaatkan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.

Dana itu kemudian dimanfaatkan di bidang penanganan kesehatan, misalnya untuk penyediaan sarana dan prasarana di RSUD Tarutung seperti pembangunan ruangan isolasi untuk pasien Covid-19, fasilitas, alat dan peralatan kesehatan hingga operasional tim penanganan pandemi Covid-19.

Tidak cukup itu, Bupati Taput juga melakukan lobi ke Pemerintah Provinsi Sumut untuk mendapatkan Viral Transport Medium sebagai alat untuk melakukan swab test mendeteksi Covid. Juga melobi tim kerja Monitoring dan Evaluasi Satuan Tugas Covid-19 Pusat untuk pengadaan laboratorium PCR yang kemudian dipenuhi dan dioperasikan pada awal Desember. Dengan adanya laboratorium PCR, sample dari swab test telah dapat dibaca di RSUD Tarutung atau tidak harus dikirim ke Medan atau daerah lain yang memiliki laboratoriun PCR. Sehingga sample swab test seseorang pasien dapat lebih cepat dibaca terpapar tidaknya pasien dari Covid-19. Dalam sehari, laboratorium PCR di RSUD Tarutung bisa membaca sebanyak 384 sample swab test.

Dan dengan adanya laboratorium PCR tersebut melengkapi fasilitas RSUD Tarutung sebagai rumah sakit penanganan Covid-19. Dan dalam penanganannya, hampir seluruh pasien yang terkonfirmasi Covid-19 terlayani dengan baik dan hampir keseluruhan sembuh.

Bupati Taput Nikson Nababan saat menyerahkan bibit ikan kepada kelompok masyarakat sebagai salah satu upaya penanganan ekonomi akibat pandemi Covid-19. PALAPAPOS/Hengki Tobing

Sebelumnya, dalam upaya pencegahan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bergerak cepat dengan mengawasi ketat arus masuk wilayah tersebut. Seluruh perbatasan, termasuk dari Bandar Udara Silangit dijaga ketat oleh petugas Satgas Covid-19 dengan memeriksa setiap orang yang akan masuk.

Di setiap desa dan kelurahan juga dibuat portal. Tiap orang yang masuk wajib lapor dan menerapkan protokol kesehatan seperti mengukur suhu tubuh, mencuci tangan dan menggunakan masker. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa juga melakukan penyemprotan disinfektan di fasilitas-fasilitas umum untuk memutus berkembangnya Covid-19. Juga membuka dapur umum dan membagi-bagikan minuman kesehatan yang berkhasiat menangkal, serta suplemen untuk meningkatkan imunitas tubuh sehingga tidak mudah untuk terserang penyakit.

Tidak hanya itu, Bupati Taput juga menggalang bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dari berbagai pihak untuk diberikan kepada tenaga medis dan masyarakat seperti pembagian masker dan westafel portable. Kelangkaan APD seperti masker dan hand sanitizer di awal-awal pandemi juga disiasati dengan pembuatan masker sendiri oleh Balai Latihan Kerja Silangkitang dan pembuatan hand sanitizer oleh Puskesmas-Puskesmas yang ada di daerah Taput.

Sebagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran pasca adanya pasien terkonfirmasi, Bupati Taput bersama Forkopimda Taput membuat keputusan bersama untuk menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti pesta dan membubarkan keramaian.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret lalu itu juga membuat sulitnya perputaran perekonomian di Tapanuli Utara. Banyak warga yang berhenti atau kehilangan pencaharian di awal pandemi tersebut.

Mengatasi itu, untuk menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga, maka selain pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, Dana Desa dan Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial, Bupati Taput juga memberikan berbagi bantuan baik tunai maupun dalam bentuk sembako. Seperti memberikan bantuan voucher belanja sembako kepada masyarakat yang biayanya bersumber dari APBD maupun sumbangan dari BUMN dan perusahaan swasta lainnya.

Bupati Taput Nikson Nababan saat meninjau sarana prasarana di ruangan isolasi Covid-19 di RSUD Tarutung. PALAPAPOS/Hengki Tobing

Bupati Taput juga menyerahkan bantuan untuk 2.335 mahasiswa Taput yang perekonomian keluarga kurang mampu dan terdampak pandemi yang kuliah di luar daerah, dan tidak dapat pulang ke kampung. Bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Sumut kepada warga masyarakat Taput juga disalurkan melalui penukaran voucher oleh penerima bantuan kepada e-warung yang sudah dihunjuk. Sehingga geliat perputaran perekonomian di Taput tetap terjaga.

Dalam mengatasi dampak perekonomian akibat pandemi Covid-19, Bupati Taput juga menganggarkan program ketahanan pangan dengan lebih menggalakkan pencetakan kolam dan pengadaan benih ikan, pengadaan ternak, bibit jagung, pohon berbuah dan program pertanian lainnya.

Dalam pencetakan kolam, masyarakat hanya membuat permohonan dan akan ditindaklanjuti setelah disurvei oleh instansi terkait. Hal itu mengingat mayoritas penduduk di daerah itu hidup dari sektor pertanian dan perternakan. Sehingga dapat memperbaiki ekonomi untuk bertahan dari pandemi, dan sekaligus juga untuk lebih meminimalisir penyebaran Covid-19. Dengan arti lain, masyarakat tetap bisa produktif tetapi tidak berisiko tinggi terpapar Covid-19.

Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Bupati Taput Nikson Nababan dalam penanganan pandemi Covid-19 di daerah itu menuai pujian dari Panitia Khusus Covid-19 DPRD Sumut.

Dalam kunjungan ke Taput, Wakil Ketua Pansus Covid- 19 DPRD Sumut, pada awal Juni, lalu, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Taput atas penanganan dampak pandemi yang berjalan dengan baik. Demikian juga RSUD Tarutung, sangat mengapresiasi langkah Bupati Taput yang memperjuangkan sarana dan prasarana di rumah sakit tersebut sehingga bisa memadai sebagai rumah sakit rujukan penanganan Covid-19.

Namun, berbagai upaya yang dilakukan untuk penanganan pandemi khususnya dalam pencegahan penyebaran Covid, tidak mudah diterapkan. Para dokter, perawat dan petugas kesehatan lainnya yang menjadi garda terakhir bagi penderita Covid-19 mengalami berbagimai tantangan dan kendala.

Para tenaga medis yang secara langsung berinteraksi dengan pasien positif terjangkit virus Covid-19 dan memiliki resiko terpapar walaupun dengan memakai (APD) lengkap, dihadapkan dengan beban psikolog yang berat.

Diantaranya, petugas kesehatan yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung mengalami tidak bisa pulang menemui keluarga yang dicintai. Terkadang kalaupun dapat pulang ke rumah, dihadapkan dengan stigma dari masyarakat yang belum sepenuhnya bisa menerima keberadaan tenaga kesehatan, begitu juga pekerja kesehatan rumah sakit di lingkungan tempat tinggalnya.

Persoalan bukan itu saja, masyarakat juga terkadang tidak menerima keluarga mereka didiagnosa Covid-19, juga merupakan kasus yang sering dijumpai. Makian dan bahkan kemarahan, dan belum lagi pasien yang meminta perlakuan istimewa dalam penanganan Covid.

"Kami bekerja sesuai protap yang telah diberikan Pemerintah. Tidak ada lebih dan kurang. Jangan disamakan perawatan Covid dengan pasien biasa. Penerapan telemedicine sudah hal yang biasa dalam Covid. Tidak ada lagi seperti dulu ada pertemuan rutin dokter dan pasien. Pemantauan dan pengobatan kami lakukan dengan ketat. Jangan ada lagi pembohongan tidak diperhatikan, tidak dikunjungi dokter. Tapi semua itu tetap kami hadapi dengan senyum, senyum, dan senyum," begitu kata Direktur RSUD Tarutung dr. Janri Nababan.

Petugas kesehatan memang memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap penularan penyakit dari pasien yang ditanganinya. Tenaga kesehatan itu sendiri bisa memakan korban jiwa atau meninggal dunia. Bisa dikatakan benteng terakhir dalam penanganan Covid-19 sudah mulai goyang, dan memungkinkan akan hancur.

Namun dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, Pemerintah, masyarakat dan petugas kesehatan akan bersama-sama melawan dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Karena Covid- 19 tidak memandang siapapun. Dan Covid-19 itu telah terbukti nyata dan bukan rekayasa.

Oleh karena itu, agar perjuangan para petugas kesehatan dan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 tidak menjadi sia-sia, maka semua pihak harus disiplin dalan mengikuti anjuran Pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan. Karena petugas kesehatan juga manusia yang butuh istirahat, berkumpul dengan keluarga, bersosialisasi dengan sesama dan tentunya juga menginginkan umur yang panjang. (adv)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Jelang PPDB, Ini Harapan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi

KOTA BEKASI - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti berharap agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun ajaran 2024/2025 bisa berjala

Kasus DBD Meningkat, Heri Purnomo Desak Dinkes Kota Bekasi Lebih Serius Penanganan

KOTA BEKASI - Merujuk data Dinas Kesehatan Kota Bekasi, kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) mencapai 441 kasus sejak awal tahun hingga tanggal

Study Tour Sekolah Tidak Wajib, Anggota Komisi IV Desak Disdik Kota Bekasi Keluarkan SE

KOTA BEKASI - Orang tua siswa seringkali diberatkan dengan persoalan kegiatan study tour yang diadakan sekolah. Meski hal itu tidak

Fenomena Urbanisasi Masih Terjadi, Ini Kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi

KOTA BEKASI - Fenomena terkait urbanisasi sampai saat ini masih sering terjadi kota besar di Indonesia. Namun pada prinsipnya tidak ada larangan bagi siapapun yang hendak mela

Anggota Komisi III, Komarudi : Pemkot Bekasi Harus Maksimal Bantu UMKM

KOTA BEKASI - Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi, Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Komarudin menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi dengan hal ini Dina

Minimalisir Aksi Tawuran Remaja di Kota Bekasi, Ketua Komisi IV Bilang Begini

KOTA BEKASI - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Daradjat Kardono menegaskan Pemerintah Kota Bekasi harus aktif dalam mencegah aksi tawuran antar yang kia