Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti saat berkunjung ke rumah dinas Bupati Taput. PALAPAPOS/Hengki Tobing

JAKARTA - Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti mengatakan ada empat wilayah layak jadi Provinsi baru di Indonesia, salah satunya Provinsi Tapanuli Raya di Sumatera Utara.

Hal itu dikatakan La Nyalla saat rapat konsultasi bersama Wakil Presiden (Wapres) pres Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

“Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan bapak Wakil Presiden yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam rapat konsultasi,” kata La Nyalla.

Dikatakan La Nyalla, dari kajian dan aspirasi diterima DPD, empat Provinsi baru layak mendapat perhatian Pemerintah adalah Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan Barat, Provinsi Bolaang Mongondow Raya di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Tapanuli Raya di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Madura di Provinsi Jawa Timur.

BACA JUGA: Setelah Ketua MPR, Ketua DPD RI Juga Setuju IAKN Jadi Universitas Negeri

Senator asal Dapil Jawa Timur itu merinci faktor-faktor memicu pemekaran di daerah, diantaranya adalah kesenjangan kesejahteraan, mendekatkan pelayanan publik, meraih dan mendistribusikan kekuatan politik, dan faktor perbedaan sosial dan budaya.

“Kami memahami bahwa membentuk DOB berarti menambah biaya untuk Kepala Daerah dan Wakilnya, DPRD, Organisasi Perangkat daerah (OPD), serta biaya untuk gaji, operasional kantor, peralatan dan gedung," jelas La Nyalla.

"Sebagian besar DOB, Pendapatan Asli Daerahnya habis bahkan tak cukup untuk membiayai Provinsi baru itu, apalagi untuk belanja infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, pengairan dan lain-lain untuk produksi ekonomi. Jika yang menikmati hanya elit bukan rakyat, tentu itu bukan tujuan DOB," sambung mantan Ketua Umum (Ketum) PSSI itu.

Oleh karena itu, La Nyalla menegaskan, pemekaran wilayah harus dilakukan secara selektif. Pemekaran wilayah harus berdasarkan kebutuhan teknis managerial untuk peningkatan pelayanan dan percepatan pembangunan.

"Sejalan dengan hal tersebut, bila kita melihat dari aspek geografis dari Sabang hingga Merauke, sudah sepatutnya kita bisa memetakan berapa sebenarnya jumlah Provinsi yang cocok dengan luasnya cakupan wilayah Indonesia saat ini, apakah bisa kita petakan misalnya 45 Provinsi," tambahnya.

Lanjut La Nyalla, pembahasan dan perumusan bersama soal Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan daerah (Desartada) perlu dilakukan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa akan diterbitkan aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Selain Ma'ruf Amin, rapat dihadiri Mendagri Tito Karnavian, pimpinan Komite I DPD RI Fachrul Razi dan Djafar Alkatiri. Serta Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin. (eki)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

BNPB: 34 Orang Meninggal Akibat Gempa Sulbar

JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati mengatakan Pusat Pengendali Operasi BNPB mencatat hingga pukul 1

Usai Divaksin, Presiden Jokowi: Prokes Tidak Boleh Kendur

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan meski

Puan: Presiden Mengajukan Satu Nama Calon  Kapolri

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR RI telah menerima satu nama calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Surat Presiden bernomor R-02/Pr

Hari ini, Basarnas Temukan 10 Kantong Potongan Tubuh dan Pesawat

TANGERANG – Dalam proses pencarian korban pesawat Sriwijaya Air Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) berhasil menemukan sejumlah potongan bagian tubuh penumpang dan pes

MUI: Vaksin Covid-19 Sinovac Halal

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menyatakan vaksin Covid-1

Presiden Jokowi: Bantuan Tunai Harus Utuh, Tidak Ada Potongan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran Kementerian dan Kepala Daerah untuk memastikan agar seluruh bantuan tunai diterima masyarakat secara utuh dan tidak dikenai poto